Correct Article 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Kerja Luar Negeri adalah tempat terselenggaranya segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja luar negeri. 2. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5. Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. 6. Harmonisasi Padu Padan Permintaan dan Persediaan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Padu Padan adalah upaya mencari keselarasan antara permintaan dan persediaan berdasarkan komponen pada parameter yang telah disusun. 7. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 8. Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA yang selanjutnya disebut KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei. 9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 11. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 12. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 14. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri. 16. Direktur adalah direktur yang membidangi pemetaan pasar kerja luar negeri.