PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-99-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

PERMEN Nomor p-99-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 2

Adipura Kencana

Article 58

BAB 3

Adipura

Article 60

Correction

Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, menggabungkan unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk membentuk wilayah layak huni yang tercermin dari masyarakat kabupaten/kota yang peduli lingkungan. 10. Paragraf 5 Bhakti Adipura dihapus. 11. Ketentuan Pasal 61 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 62

Syarat kinerja pengelolaan lingkungan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi: a. nilai Adipura memenuhi nilai batas bawah yang ditetapkan oleh Menteri; b. telah menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka; d. tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan;dan e. tidak terjadi kasus akibat pertambangan. 13. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 64

(1) Plakat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pasar; b. terminal; c. taman kota; d. hutan kota; dan e. tempat pemrosesan akhir. (3) Syarat kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bukan peraih anugerah Adipura Kencana pada periode berjalan; dan b. memiliki nilai lokasi paling tinggi untuk setiap kategori fungsional kota. 14. Paragraf 1 Adipura Paripurna diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 65

(1) Dewan Pertimbangan Adipura bersama Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Kencana melalui mekanisme presentasi dan wawancara dengan bupati/wali kota. (2) Kabupaten/kota yang melakukan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui evaluasi Adipura. (3) Syarat untuk mendapatkan penghargaan Adipura Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah mendapatkan anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapat anugerah Adipura Kencana pada periode terakhir; b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kota kecil; c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja ≥ 71 (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh satu); d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% (lima belas persen) total timbulan sampah; dan e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka. 16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Article 66

(1) Terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan untuk menerima penghargaan Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib mengisi formulir isian Adipura Kencana yang dilengkapi dengan dokumen: a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; dan b. lampiran data pendukung dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital. (2) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir isian Adipura Kencana diterima. (3) Formulir isian Adipura Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Article 67

(1) Tim Teknis dapat melakukan verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Kencana berdasarkan dokumen yang disampaikan bupati/wali kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (2) Hasil verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi untuk dijadikan dasar penetapan peraih Adipura Kencana. 18. Paragraf 2 Adipura Kirana dihapus. 19. Ketentuan Pasal 68 dihapus. 20. Paragraf 3 Adipura Buana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1

Adipura Kencana

Article 65

Correction

Article 66

Article 67

Article 69

(1) Sekretariat Adipura mengusulkan kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura kepada Tim Teknis setelah dilakukan pemantauan. (2) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 22. Ketentuan Pasal 70 dihapus. 23. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 77

Menteri mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi mekanisme insentif kepada kabupaten/kota yang meraih penghargaan Adipura Kencana dan Adipura. 24. Ketentuan Pasal 78 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat(2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 78

(1) Menteri dapat mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi mekanisme disinsentif kepada kabupaten/kota yang memiliki nilai Adipura dengan kategori paling rendah dan/atau nilai Adipura paling rendah untuk setiap kategori fungsional kota. (2) Mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. publikasi kabupaten/kota dengan nilai Adipura paling rendah; b. publikasi pengelolaan TPA dan/atau TPA Regional paling buruk; dan/atau c. tidak diprioritaskan dalam pengusulan kabupaten/kota untuk mendapatkan dana alokasi khusus lingkungan hidup sub bidang persampahan. 25. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 26. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 27. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 28. Lampiran XIV dihapus. 29. Lampiran XV dihapus.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA