PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-95-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PERMEN Nomor p-95-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasaadalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3. 9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkanLimbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/ataudumping (pembuangan) Limbah B3. 10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 12. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 15. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Article 4

Correction

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada: a. Menteri, untuk kegiatan: 1. pengumpulan Limbah B3 skala nasional; 2. pemanfaatan Limbah B3; 3. pengolahan Limbah B3; 4. penimbunan Limbah B3; 5. dumping (pembuangan) Limbah B3; 6. pengangkutan Limbah B3; dan 7. impor Limbah nonB3. b. gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau c. bupati/wali kota, untuk kegiatan: 1. pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota; dan 2. penyimpanan Limbah B3. (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan b. pernyataan pemenuhan komitmen. (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi: a. keterangan tentang lokasi; b. jenis Limbah B3yang akan dikelola; c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola; d. lay out dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan LimbahB3; e. uji kualitas lingkungan; f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yangdihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3; g. diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi; h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3; i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan; j. perlengkapan sistem tanggap darurat; k. tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair; l. asuransi pencemaran lingkungan hidup; m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3; n. laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan o. izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki. (4) Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan: a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan huruf n; dan/atau b. perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l. (5) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai: a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional INDONESIA; dan b. substitusi sumber energi, wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k. (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara: a. termal; dan b. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional INDONESIA, wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k. (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli. (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-95-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24