PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-90-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus dan Penarikannya Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-90-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 2. PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja pada Unit Kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah. 3. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 6. Instansi Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Organisasi di Luar Instansi Pemerintah adalah organisasi non Pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum dan memiliki kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 9. PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Pegawai dengan Penugasan Khusus adalah PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan gaji Pegawai dengan Penugasan Khusus tersebut dibebankan pada lembaga yang menerima penugasan. 10. Penarikan Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Khusus adalah penarikan Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Khusus dari lembaga yang menerima penugasan karena masa tugasnya telah berakhir atau karena kepentingan dinas dibutuhkan oleh instansi induknya. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja, yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi dan kinerja atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI DENGAN PENUGASAN KHUSUS

Article 8

Correction

Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai dengan Penugasan Khusus ditetapkan sebagai berikut: a. terhitung sejak tanggal dimulai sampai dengan selesai penugasan, administrasi Kepegawaian Pegawai dengan Penugasan Khusus berada di unit kerja Eselon I yang bersangkutan; dan b. penugasan dan penarikan status Kepegawaian bagi Pegawai dengan Penugasan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 9

(1) Hak Pegawai dengan Penugasan Khusus sebagai berikut: a. memperoleh penghargaan berupa kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat reguler; b. memperoleh Penilaian Prestasi Kerja (P2K) Pegawai yang dibuat oleh Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai Pegawai dengan Penugasan Khusus di unit Eselon I dimana Pegawai yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai Pegawai, dengan bahan penilaian berasal dari atasan langsung Pegawai dengan Penugasan Khusus di tempat penugasannya, dengan ketentuan: 1. bagi Pegawai dengan Penugasan Khusus yang sebelum mendapat penugasan menduduki Jabatan Eselon I dan Fungsional dengan pangkat IV/c ke atas, dengan pejabat penilai dilakukan oleh Menteri; 2. bagi yang sebelum mendapat penugasan menduduki Jabatan Eselon II dan Fungsional dengan pangkat IV/b, dengan pejabat penilai dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan atasan pejabat penilai yaitu Menteri; dan 3. bagi yang sebelum mendapat penugasan menduduki Jabatan Eselon III ke bawah dan Fungsional dengan pangkat IV/a ke bawah serta Pelaksana, dengan pejabat penilai dilakukan oleh Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan, dan atasan pejabat penilai yaitu Pejabat Eselon I. (2) Kewajiban bagi Pegawai dengan Penugasan Khusus sebagai berikut: a. bekerja secara penuh pada instansi/lembaga dimana PNS ditugaskan; b. menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali terkait perkembangan pelaksanaan Penugasan Khusus kepada unit kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; c. menyampaikan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada unit kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; d. melaporkan kepada unit kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan, dan melakukan presentasi di unit Eselon I asal Pegawai sebelum ditugaskan, sebagai bahan penilaian dan pertimbangan untuk MENETAPKAN akan berakhir atau diperpanjang Penugasan Khusus; dan e. mengajukan usul pensiun bagi Pegawai dengan Penugasan Khusus yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) kepada unit kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal paling sedikit 9 (sembilan) bulan sebelum mencapai BUP.

Article 10

Dalam hal setelah berakhirnya penugasan Pegawai dengan Penugasan Khusus, Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai dengan Penugasan Khusus yang penugasan terakhirnya di Kementerian menduduki Jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerjanya setara dengan kelas Jabatan 7 (tujuh); b. Pegawai dengan Penugasan Khusus yang penugasan terakhirnya di Kementerian menduduki Jabatan fungsional, dibayarkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jenjang Jabatan fungsional; dan c. Pegawai dengan Penugasan Khusus yang penugasan terakhirnya di Kementerian sebagai pelaksana, dibayarkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan pada Jabatan yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2005 tentang Prosedur Perbantuan dan Penarikannya bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 15

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 20187 Maret 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN l PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR:P.90/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOP SURAT ALAMAT ESELON I SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ……………………... N I P : ............................ Pangkat/Gol. ruang : ............................ Jabatan : ............................ dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: N a m a : …………………….. N I P : ........................... Pangkat/Gol. ruang : ........................... Jabatan : ........................... disetujui untuk melaksanakan Penugasan Khusus, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari- hari sebelum ada keputusan tentang penugasan khusus. Demikian surat Pernyataan Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal Nama Pejabat Penandatangan NIP. …………. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR:P.90/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOP SURAT ALAMAT ESELON I SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES DAN/ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ……………………... N I P : ............................ Pangkat/Gol. ruang : ............................ Jabatan : ............................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini : N a m a : …………………….. N I P : ........................... Pangkat/Gol. ruang : ........................... Jabatan : ........................... dalam satu tahun terakhir tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin. Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal Nama Pejabat Penandatangan NIP. …………. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-90-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus dan Penarikannya Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB IX

Article 14

Article 15