PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-6-menlhk-setjen-kum-1-1-2020 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMEN Nomor p-6-menlhk-setjen-kum-1-1-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin usaha; dan b. izin komersial atau operasional.

Article 2

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. bidang pemanfaatan hutan: 1. izin usaha pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi dan hutan lindung; 2. izin usaha pemanfaatan kawasan silvofishery pada hutan produksi dan hutan lindung; 3. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada hutan produksi; 4. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman pada hutan produksi; 5. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan alam pada hutan produksi; 6. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi; 7. izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi; 8. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung; 9. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi; 10. izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung; dan 11. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung; b. bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan: 1. izin pinjam pakai kawasan hutan; 2. pelepasan kawasan hutan; dan 3. tukar menukar kawasan hutan; c. bidang industri kehutanan: 1. izin usaha industri primer hasil hutan kayu; dan 2. izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu; d. bidang perbenihan: 1. izin pengadaan dan peredaran telur ulat sutera; dan 2. penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; e. bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tumbuhan/satwa liar berupa izin lembaga konservasi; f. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar: 1. izin pengusahaan taman buru; 2. izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat; dan 3. izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar; g. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi: 1. izin usaha penyediaan sarana wisata alam; 2. izin usaha penyedia jasa wisata alam; 3. izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap ekploitasi dan pemanfaatan; 4. izin usaha pemanfaatan air skala menengah dan besar di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; 5. izin usaha pemanfaatan energi air skala menengah dan besar di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; 6. izin usaha pemanfaatan air skala mikro dan kecil di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; dan 7. izin usaha pemanfaatan energi air skala mikro dan kecil di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; h. bidang lingkungan hidup: 1. izin lingkungan; dan 2. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; i. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa berupa izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa. (2) Izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. bidang perbenihan: 1. sertifikasi sumber benih; 2. sertifikasi mutu bibit dan sertifikasi mutu benih; 3. izin pemasukan dan pengeluaran benih dari luar negeri; dan 4. izin pengeluaran benih tanaman hutan ke luar negeri; b. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar: 1. izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan); 2. izin akses sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar untuk kegiatan komersial; 3. izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri; 4. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi; 5. izin pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri; 6. izin pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri; 7. izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi; dan 8. izin perolehan induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar: c. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi berupa izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi; d. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penghasil: 1. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penghasil; 2. rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 4. persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 5. rekomendasi impor limbah non bahan berbahaya dan beracun; e. bidang pembuangan air limbah berupa izin pembuangan air limbah; f. bidang emisi berupa izin emisi.

Peraturan Menteri Nomor p-6-menlhk-setjen-kum-1-1-2020 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10