Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Keh…

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1247), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 25. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article I

Article 3

Correction

(1) Pemegang IUPHHK-HTI/HTR/HTHR/HD/HKm melaksanakan Timber Cruising sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKTUPHHK-HT. (2) Data Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) secara elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH. (3) Perencanaan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh GANISPHPL Canhut. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 4

Correction

(1) TPn hutan/perusahaan pemegang izin atau karyawan perusahaan pemegang izin setingkat manager, dan dicantumkan dalam dokumen RKTUPHHK. (2) Dalam hal izin telah berakhir dan masih terdapat sisa persediaan kayu di TPK Hutan, penetapan TPK Hutan tetap berlaku sampai dengan seluruh persediaan kayu diangkut dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu) tahun. (3) TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas Provinsi tidak MENETAPKAN TPK Antara, Direktur dapat MENETAPKAN TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. (5) TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Direksi. (6) Dihapus. 4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 10

Correction

(1) TPT-KB/TPT-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu. (2) Dihapus. (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak MENETAPKAN TPT- KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat MENETAPKAN TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. (4) Penetapan TPT-KB/TPT-KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (5) TPT-KB/TPT-KO tidak diperkenankan mengolah kayu. (6) Dalam hal pemegang TPT-KB/TPT-KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan TPT-KB/TPT-KO dibatalkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Balai. 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 12

Correction

(1) Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan, pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi bersama-sama SKSHHK atau Nota Perusahaan. (2) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan industri yang bersangkutan dengan dilampiri fotocopy dokumen impor. 6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 17

Correction

(1) Seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi dilaksanakan melalui SIPUHH. (2) Pemilik dan pengelola SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktorat Jenderal. (3) Hak akses SIPUHH sesuai kewenangannya, diberikan kepada : a. administrator; b. operator Direktorat Jenderal; c. operator Dinas Provinsi; d. operator Balai; e. operator pemegang izin. (4) Direktorat Jenderal menyediakan biaya penyelenggaraan SIPUHH, berupa : a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) pada Direktorat Jenderal; b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, operator Direktorat Jenderal, operator Dinas Provinsi dan operator Balai; c. biaya pengembangan SIPUHH. (5) Pemegang izin menyediakan biaya operasional SIPUHH berupa : a. biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware); b. biaya pengadaan / penggunaan jaringan / koneksi internet; c. biaya peningkatan kapasitas operator pemegang izin. (6) Direktorat Jenderal dapat mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas operator pemegang izin. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. (8) Dalam hal terjadi gangguan pada SIPUHH yang berakibat terhentinya proses penerbitan SKSHHK, dapat diterbitkan SKSHHK Pengganti. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKSHHK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 20

Correction

(1) TPK Antara,TPT-KB dan TPT-KO yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan. (2) Blanko FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 31 Desember 2015. (3) Dalam hal setelah tanggal 31 Desember 2015 pemegang izin masih memiliki persediaan kayu bulat dan belum dilakukan penatausahaan hasil hutan melalui aplikasi SIPUHH, pemegang izin melakukan stock opname bersama Dinas Provinsi dan/atau Balai, dan hasilnya diunggah melalui aplikasi SIPUHH. (4) Dalam hal aplikasi SIPUHH belum tersedia, penatausahaan hasil hutan dilakukan secara manual dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor p-58-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

Article I

Article I

Article 3

Article 4

Article 10

Article 12

Article 17

Article 20

Article II