PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-57-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017 tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-57-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

DATA DAN INFORMASI

Article 17

Correction

(1) Permintaan data dan informasi yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15, dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian. (2) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan kepada Direktur Jenderal data dan informasi: a. secara reguler; atau b. berdasarkan permohonan sewaktu-waktu.

Article 18

(1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. (2) Dalam hal penyampaian data dan informasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penafsiran lebih lanjut dan/atau penetapan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan pro justitia atau pengawasan ketaatan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian dengan tembusan kepada Menteri.

Article 19

(1) Penyampaian data dan informasi melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (2) Dalam hal data dan informasi belum tersedia atau masih membutuhkan proses lebih lanjut, pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.

Article 20

(1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui: a. media elektronik; dan/atau b. media non elektronik. (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui: a. pengiriman surat elektronik; dan/atau b. sarana elektronik lainnya. (3) Penyampaian secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disertai dengan: a. data dan informasi yang telah dimuat dalam compact disk, flash drive atau media penyimpan lainnya yang diberi password; dan/atau b. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (hard copy).

Article 21

(1) Dalam rangka melaksanakan permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, Direktur Jenderal dan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian MENETAPKAN pejabat yang yang bertanggung jawab dalam penyampaian dan penerimaan data dan informasi. (2) Data dan informasi yang telah diterima dalam setiap tahapan prosesnya dikelola oleh unit kerja pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data atau berdasarkan penugasan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam melaksanakan tata cara permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi, pejabat ditetapkan atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi serta dilarang mempergunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

BAB 1

Umum

Article 4

Correction

(1) Data dan informasi yang diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas: a. data dan informasi spasial; b. data dan informasi non spasial; dan c. dokumen pendukung lainnya. (2) Data dan informasi spasial dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa: a. kumpulan angka, huruf, kata, peta dan/atau citra yang dimuat dalam bentuk surat, dokumen, buku, atau catatan; atau b. keterangan tertulis yang mendukung dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Article 5

Data dan informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari: a. unit kerja Eselon I lingkup Kementerian; dan/atau b. luar Kementerian.

Article 6

Data dan informasi yang berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi data dan informasi dari: a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; f. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; h. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan i. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Article 7

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit berupa data dan informasi: a. kawasan hutan, meliputi: 1. sejarah kawasan hutan; 2. penunjukan kawasan hutan; 3. penetapan kawasan hutan; 4. penataan batas kawasan hutan; 5. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan 6. perubahan fungsi kawasan hutan. b. penundaan pemberian izin baru (PPIB); c. pinjam pakai kawasan hutan; d. tutupan lahan; e. neraca sumber daya hutan; dan f. izin lingkungan.

Article 8

Sumber data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit berupa data dan informasi: a. sejarah kawasan konservasi; b. kawasan konservasi; c. peta tipologi permasalahan kawasan konservasi; d. rencana pengelolaan; e. zonasi dan blok kawasan konservasi; f. kawasan ekosistem esensial; g. lembaga konservasi; h. penangkaran tumbuhan dan satwa liar; i. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATSLN) dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN); j. usaha wisata alam; k. pemanfaatan air dan energi; l. pemanfaatan geotermal; m. perjanjian kerja sama pengelolaan kawasan konservasi; dan n. polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil.

Article 9

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, paling sedikit berupa data dan informasi: a. areal kerja izin usaha hasil hutan kayu dan non kayu; b. potensi konflik di kawasan hutan produksi; c. kesatuan pengelolaan hutan produksi; d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu; e. rencana kerja usaha; f. potensi dan resolusi konflik pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; g. peredaran hasil hutan kayu dan non kayu; h. penerimaan negara bukan pajak; dan i. industri primer hasil hutan.

Article 10

Data dan informasi yang berasal Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit berupa data dan informasi: a. izin pembuangan air limbah ke laut; b. izin pembuangan air limbah dengan cara injeksi usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi; c. kualitas air limbah dan data beban pencemaran air limbah usaha dan/atau kegiatan; d. kualitas udara emisi dan data beban pencemaran udara emisi usaha dan/atau kegiatan; e. indikatif kesatuan hidrologis gambut; f. tinggi muka air tanah pada titik penaatan di area usaha dan/atau kegiatan di lahan gambut; g. rehabilitasi lahan gambut; h. indikasi kerusakan hutan dan/atau lahan; i. indikasi pencemaran lingkungan; j. daya dukung dan daya tampung sungai; k. kualitas udara ambien; l. kualitas air sungai; m. indeks standar pencemaran udara; dan n. emisi karbon.

Article 11

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit berupa data dan informasi: a. pengelolaan sampah; b. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; c. registrasi bahan berbahaya dan beracun dan notifikasi bahan berbahaya dan beracun; d. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk kegiatan: 1. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; 4. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 5. dumping (pembuangan) ke laut. e. neraca limbah bahan berbahaya dan beracun; f. rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; g. manifes limbah bahan berbahaya dan beracun; h. notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun; i. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan j. status penyelesaian lahan terkontaminasi.

Article 12

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit berupa data dan informasi: a. sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan; b. data luas kebakaran hutan dan lahan; dan c. ground-check hotspot dan patroli terpadu kebakaran hutan dan lahan.

Article 13

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, paling sedikit berupa data dan informasi: a. perhutanan sosial, meliputi: 1. hutan desa; 2. hutan kemasyarakatan; 3. hutan tanaman rakyat; 4. hutan adat; dan 5. kemitraan kehutanan. b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan.

Article 14

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, paling sedikit berupa data dan informasi: a. kondisi daerah aliran sungai; b. kawasan hutan lindung dan pemanfaatan hutan lindung; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; d. konservasi tanah dan air; dan e. hutan kota.

Article 15

Data dan informasi yang berasal dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, paling sedikit berupa data dan informasi: a. hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang sudah dipublikasikan; dan b. rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB 2

Jenis dan Sumber Data dan Informasi dari Unit Kerja Eselon I Kementerian

Article 6

Correction

Data dan informasi yang berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi data dan informasi dari: a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; f. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; h. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan i. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Article 7

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit berupa data dan informasi: a. kawasan hutan, meliputi: 1. sejarah kawasan hutan; 2. penunjukan kawasan hutan; 3. penetapan kawasan hutan; 4. penataan batas kawasan hutan; 5. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan 6. perubahan fungsi kawasan hutan. b. penundaan pemberian izin baru (PPIB); c. pinjam pakai kawasan hutan; d. tutupan lahan; e. neraca sumber daya hutan; dan f. izin lingkungan.

Article 8

Sumber data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit berupa data dan informasi: a. sejarah kawasan konservasi; b. kawasan konservasi; c. peta tipologi permasalahan kawasan konservasi; d. rencana pengelolaan; e. zonasi dan blok kawasan konservasi; f. kawasan ekosistem esensial; g. lembaga konservasi; h. penangkaran tumbuhan dan satwa liar; i. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATSLN) dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN); j. usaha wisata alam; k. pemanfaatan air dan energi; l. pemanfaatan geotermal; m. perjanjian kerja sama pengelolaan kawasan konservasi; dan n. polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil.

Article 9

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, paling sedikit berupa data dan informasi: a. areal kerja izin usaha hasil hutan kayu dan non kayu; b. potensi konflik di kawasan hutan produksi; c. kesatuan pengelolaan hutan produksi; d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu; e. rencana kerja usaha; f. potensi dan resolusi konflik pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; g. peredaran hasil hutan kayu dan non kayu; h. penerimaan negara bukan pajak; dan i. industri primer hasil hutan.

Article 10

Data dan informasi yang berasal Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit berupa data dan informasi: a. izin pembuangan air limbah ke laut; b. izin pembuangan air limbah dengan cara injeksi usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi; c. kualitas air limbah dan data beban pencemaran air limbah usaha dan/atau kegiatan; d. kualitas udara emisi dan data beban pencemaran udara emisi usaha dan/atau kegiatan; e. indikatif kesatuan hidrologis gambut; f. tinggi muka air tanah pada titik penaatan di area usaha dan/atau kegiatan di lahan gambut; g. rehabilitasi lahan gambut; h. indikasi kerusakan hutan dan/atau lahan; i. indikasi pencemaran lingkungan; j. daya dukung dan daya tampung sungai; k. kualitas udara ambien; l. kualitas air sungai; m. indeks standar pencemaran udara; dan n. emisi karbon.

Article 11

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit berupa data dan informasi: a. pengelolaan sampah; b. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; c. registrasi bahan berbahaya dan beracun dan notifikasi bahan berbahaya dan beracun; d. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk kegiatan: 1. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; 4. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 5. dumping (pembuangan) ke laut. e. neraca limbah bahan berbahaya dan beracun; f. rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; g. manifes limbah bahan berbahaya dan beracun; h. notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun; i. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan j. status penyelesaian lahan terkontaminasi.

Article 12

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit berupa data dan informasi: a. sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan; b. data luas kebakaran hutan dan lahan; dan c. ground-check hotspot dan patroli terpadu kebakaran hutan dan lahan.

Article 13

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, paling sedikit berupa data dan informasi: a. perhutanan sosial, meliputi: 1. hutan desa; 2. hutan kemasyarakatan; 3. hutan tanaman rakyat; 4. hutan adat; dan 5. kemitraan kehutanan. b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan.

Article 14

Data dan informasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, paling sedikit berupa data dan informasi: a. kondisi daerah aliran sungai; b. kawasan hutan lindung dan pemanfaatan hutan lindung; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; d. konservasi tanah dan air; dan e. hutan kota.

Article 15

Data dan informasi yang berasal dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, paling sedikit berupa data dan informasi: a. hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang sudah dipublikasikan; dan b. rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Article 16

(1) Data dan informasi yang berasal dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat bersumber dari: a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; b. pemerintah daerah; c. lembaga riset; d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau e. lembaga lainnya. (2) Data dan informasi yang berasal dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara kerja sama atau pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Tata Cara Permintaan, Penyampaian dan Penyimpanan Data dan Informasi Lingkup Kementerian

Article 17

Correction

(1) Permintaan data dan informasi yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15, dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian. (2) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan kepada Direktur Jenderal data dan informasi: a. secara reguler; atau b. berdasarkan permohonan sewaktu-waktu.

Article 18

(1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. (2) Dalam hal penyampaian data dan informasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penafsiran lebih lanjut dan/atau penetapan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan pro justitia atau pengawasan ketaatan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian dengan tembusan kepada Menteri.

Article 19

(1) Penyampaian data dan informasi melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (2) Dalam hal data dan informasi belum tersedia atau masih membutuhkan proses lebih lanjut, pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.

Article 20

(1) Penyampaian data dan informasi secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui: a. media elektronik; dan/atau b. media non elektronik. (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui: a. pengiriman surat elektronik; dan/atau b. sarana elektronik lainnya. (3) Penyampaian secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disertai dengan: a. data dan informasi yang telah dimuat dalam compact disk, flash drive atau media penyimpan lainnya yang diberi password; dan/atau b. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (hard copy).

Article 21

(1) Dalam rangka melaksanakan permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, Direktur Jenderal dan pimpinan unit kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian MENETAPKAN pejabat yang yang bertanggung jawab dalam penyampaian dan penerimaan data dan informasi. (2) Data dan informasi yang telah diterima dalam setiap tahapan prosesnya dikelola oleh unit kerja pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data atau berdasarkan penugasan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam melaksanakan tata cara permintaan, penyampaian, dan penyimpanan data dan informasi, pejabat ditetapkan atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi serta dilarang mempergunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

BAB III

PERMINTAAN BANTUAN AHLI

Article 22

Correction

(1) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan melibatkan ahli yang memiliki bidang kompetensi keahlian tertentu. (2) Bidang kompetensi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. hukum lingkungan dan/atau kehutanan; b. perpetaan dan pengukuhan kawasan hutan; c. analisis mengenai dampak lingkungan hidup; d. jenis tumbuhan dan satwa liar; e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; f. perencanaan daerah aliran sungai, silvikultur, restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; g. pengujian dan pengukuran kayu, peredaran dan tata usaha hasil hutan, perhitungan kewajiban dan lacak balak; h. pencemaran lingkungan, bahan beracun berbahaya, limbah bahan beracun berbahaya dan sampah; i. perhutanan sosial, hutan adat, dan konflik tenurial; j. valuasi ekonomi sumber daya alam, forensik kayu, analisis kebijakan, pengenalan jenis ekosistem dan tanah; k. kerusakan lingkungan dan kehutanan; dan/atau l. bidang keahlian lain sesuai kebutuhan

Article 23

(1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian. (2) Dalam hal diperlukan, ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari: a. kementerian/lembaga non pemerintah terkait; b. perguruan tinggi; c. lembaga riset; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kalangan praktisi; atau f. lembaga lainnya.

Article 24

(1) Ahli yang berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan kriteria: a. merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian; b. memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya. (2) Ahli yang berasal di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan kriteria: a. ditunjuk oleh pimpinan lembaganya; b. memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya.

Article 25

(1) Permohonan permintaan bantuan ahli dilakukan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian atau pimpinan lembaga di luar Kementerian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, oleh: a. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Penyidik Pengawai Negeri Sipil, untuk kepentingan penyidikan melalui atasan Penyidik; atau d. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kepentingan pengawasan melalui atasan Pengawas. (2) Terhadap permohonan permintaan bantuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian menyampaikan nama ahli paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (3) Penyampaian nama ahli oleh pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. surat tugas dari pimpinan unit Eselon I lingkup Kementerian; dan/atau b. sertifikat kompetensi.

Article 26

Dalam hal unit kerja Eselon I lingkup Kementerian tidak dapat memenuhi permohonan permintaan bantuan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian harus memberitahukannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan permohonan ahli.

BAB kesatu

Kompetensi, Asal dan Kriteria Ahli

Article 22

Correction

(1) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan melibatkan ahli yang memiliki bidang kompetensi keahlian tertentu. (2) Bidang kompetensi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. hukum lingkungan dan/atau kehutanan; b. perpetaan dan pengukuhan kawasan hutan; c. analisis mengenai dampak lingkungan hidup; d. jenis tumbuhan dan satwa liar; e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; f. perencanaan daerah aliran sungai, silvikultur, restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; g. pengujian dan pengukuran kayu, peredaran dan tata usaha hasil hutan, perhitungan kewajiban dan lacak balak; h. pencemaran lingkungan, bahan beracun berbahaya, limbah bahan beracun berbahaya dan sampah; i. perhutanan sosial, hutan adat, dan konflik tenurial; j. valuasi ekonomi sumber daya alam, forensik kayu, analisis kebijakan, pengenalan jenis ekosistem dan tanah; k. kerusakan lingkungan dan kehutanan; dan/atau l. bidang keahlian lain sesuai kebutuhan

Article 23

(1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian. (2) Dalam hal diperlukan, ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari: a. kementerian/lembaga non pemerintah terkait; b. perguruan tinggi; c. lembaga riset; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kalangan praktisi; atau f. lembaga lainnya.

Article 24

(1) Ahli yang berasal dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan kriteria: a. merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian; b. memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya. (2) Ahli yang berasal di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan kriteria: a. ditunjuk oleh pimpinan lembaganya; b. memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya.

Peraturan Menteri Nomor p-57-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017 tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB III

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB kesatu

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 25

Article 26

BAB IV

Article 27

Article 28

BAB V

Article 29

BAB VI

Article 30