PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 15

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.55/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Pimpinan/Ketua Lembaga : ...................................................(1) 2. Alamat : ...................................................(2) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Lainnya : .......................................................(3) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Lainnya .......................(4) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Lainnya .......................(5) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan lainnya untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. ............, ........................................(6) Pimpinan Ketua Lembaga.............(7) ...................................................(8) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK No URAIAN ISI (1) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan (2) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (3) Diisi dengan nama bantuan (4) Diisi dengan nama bantuan (5) Diisi dengan nama bantuan (6) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun (7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (8) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan Salinansesuaidenganaslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.55/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 1. Nama Lembaga Penerima : .................................................................(1) 2. Alamat Lembaga : .................................................................(2) 3. Nama Bantuan : .................................................................(3) Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan / Ketua Lembaga penerima bantuan .........................(4) menyatakan bahwa saya : 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yangtelah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . ............, .................................(6) Pimpinan Ketua Lermbaga.......(7) ................................................(8) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA No URAIAN ISI (1) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (2) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (3) Diisi dengan nama bantuan (4) Diisi dengan nama bantuan (5) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun (6) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (7) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan Salinansesuaidenganaslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

BAB V

Article 5

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

BAB VII

Article 9

BAB VIII

Article 10

BAB IX

Article 11

Article 12

BAB X

Article 13

BAB XI

Article 14

BAB XII

Article 15