PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-39-menlhk-setjen-kum-1-6-2017 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

PERMEN Nomor p-39-menlhk-setjen-kum-1-6-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. 2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 3. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. 4. Masyarakat adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi. 5. Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung. 6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 7. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. 2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 3. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. 4. Masyarakat adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi. 5. Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung. 6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 7. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

BAB Kedua

Umum

Article 2

Correction

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan IPHPS kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan.

Article 3

Correction

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk IPHPS di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Article 4

(1) Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menurus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Dalam hal terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10% (sepuluh perseratus). (3) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan. (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan pada revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Article 5

(1) Kegiatan dalam IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. usaha pemanfaatan kawasan; b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; c. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; d. usaha pemanfaatan air; e. usaha pemanfaatan energi air; f. usaha pemanfaatan jasa wisata alam; g. usaha pemanfaatan sarana wisata alam; h. usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; dan i. usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung. (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di hutan produksi.

Article 6

(1) IPHPS dalam Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur pada lahan efektif untuk produksi dengan pola tanam: a. budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus); b. budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose Trees Species (MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus); c. budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus). (2) Kegiatan budidaya MPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk jalur atau wana tani (Agroforestry). (3) Dalam hal dilaksanakan kegiatan agrofishery, luas budidaya ikan/udang (tambak) paling banyak seluas 30% (tiga puluh perseratus). (4) Dalam hal kegiatan silvopasture (wana ternak), luas budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus) dapat ditanami tanaman pakan ternak. (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan tumpang sari dengan tanaman semusim atau pakan ternak. (6) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan karakteristik lahan.

Article 7

IPHPS dalam hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur pada lahan efektif dengan pola tanam: a. tanaman kayu non fast growing species untuk perlindungan tanah dan air seluas 20% (dua puluh perseratus); b. tanaman multi guna/Multi Purpose Trees Species (MPTS) seluas 80% (delapan puluh perseratus); dan c. tanaman di bawah tegakan berupa tanaman selain jenis umbi-umbian dan/atau tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan.

Article 8

(1) Hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta. (2) Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. untuk tanaman pokok hutan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. b. budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose TreesSpecies (MPTS) 20% (dua puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. c. budidaya tanaman semusim dan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. d. budidaya ikan/silvofishery/tambak 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. e. usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Article 9

Correction

Pemberian IPHPS di wilayah kerja Perum Perhutani dapat diajukan melalui permohonan atau penunjukan oleh Menteri.

Article 10

Correction

(1) Permohonan IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Utama Perum Perhutani. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau pemerintah daerah setempat (3) Dalam hal lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menjadi anggota Pokja PPS, maka dilkukan penyesuaian Pokja PPS.

Article 11

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh: a. ketua kelompok masyarakat; b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga; b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan c. Peta areal yang dimohon. (3) Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar. (4) Penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan perspektif gender. (5) Dalam hal terdapat pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 12

(1) Berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi oleh Pokja PPS dan/atau pendamping setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Article 13

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS. (2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nama, KTP/NIK, dan Kartu Keluarga; b. lokasi dan luas; c. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); d. hak dan kewajiban pemegang izin; e. jangka waktu; dan f. monitoring dan evaluasi. (3) Dalam hal terdapat perubahan atau tambahan anggota kelompok, diajukan kepada Menteri untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB IV

LUAS, JANGKA WAKTU DAN LARANGAN IPHPS

Article 15

Correction

(1) IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh anggota kelompok dengan luas lahan garapan efektif diberikan paling banyak 2 (dua) hektar per kepala keluarga. (2) Untuk areal yang mempunyai kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), sempadan sungai, sempadan pantai, mata air, kebun bibit, bukit batu dan jalan dikelola oleh kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes. (3) Usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i, dikelola oleh kelompok dan koperasi/ koperasi mitra BUMDes serta bukan merupakan lahan garapan anggota. (4) Lahan garapan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan atas persetujuan kelompok. (5) Anggota kelompok dilarang memindahtangankan lahan garapan. (6) Dalam hal terjadi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka lahan garapan dikembalikan kepada kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes.

Article 16

Jangka waktu IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Article 17

(1) IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain.

Article 18

(1) IPHPS tidak berlaku, karena: a. jangka waktu izin telah berakhir; b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; atau c. izin dikembalikan oleh pemegang izin. (2) Sebelum izin dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Tidak berlakunya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor p-39-menlhk-setjen-kum-1-6-2017 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB II

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

BAB VIII

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25

BAB XI

Article 26