PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-35-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-35-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6. ULP Unit Pusat adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/ jasa yang dilakukan di tingkat Eselon I. 7. ULP Unit Daerah adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang ada di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Provinsi. 8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam satuan kerja. 9. Kelompok Kerja ULP, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP. 10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. 12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 13. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

BAB V

RUANG LINGKUP TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ULP

Article 8

Correction

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Article 9

Correction

ULP mempunyai tugas: a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE Kementerian Kehutanan untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. Menjawab sanggahan; g. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; k. Melakukan..konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; l. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP; m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. Mengelola dokumen sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas ULP berwenang: a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; c. MENETAPKAN penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); e. Mengusulkan penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/ pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan f. Memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 118 Peraturan PRESIDEN Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Article 11

Correction

(1) Keanggotaan organisasi ULP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker selaku Kepala ULP Unit Pusat atau Kepala ULP Unit Daerah. (2) Anggota Sekretariat ULP beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang dan tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa. (3) Anggota Pokja berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan kompleksitas pekerjaan. (4) Anggota Pokja ULP harus pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan/ atau pegawai yang berpengalaman dan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa.

Article 12

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala ULP meliputi: a. menjabat kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai ULP; b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; c. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; d. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; e. memahami.seluruh jenis pekerjaanyang menjadi tugas Pokja Pengadaan; dan f. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Sekretariat ULP meliputi: a. berstatus sebagai pegawai negeri; b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; c. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja ULP; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Pokja ULP meliputi: a. Berstatus sebagai pegawai negeri; b. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; c. Memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; d. Memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan; e. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja ULP; f. Memahami isi dokumen pengadaan/ metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan g. Syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Article 13

Anggota Pokja ULP dilarang merangkap sebagai: a. PPK; b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Article 14

(1) Kepala dan anggota sekretariat ULP mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Anggota Pokja ULP mempunyai masa tugas berkelanjutan selama menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. (3) Anggota Pokja ULP yang bukan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa mempunyai masa tugas sesuai penugasan sebagai anggota Pokja ULP.

Article 15

Keanggotaan organisasi ULP berhenti atau diberhentikan apabila: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri; c. tidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; d. melanggar.. d. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau e. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Nomor p-35-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

Article 25