PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-34-menlhk-setjen-kap-3-6-2019 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

PERMEN Nomor p-34-menlhk-setjen-kap-3-6-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIDELEGASIKAN

Article 6

Correction

Objek pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berupa: a. BMN dengan nilai perolehan per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan/atau b. BMN dengan nilai perolehan per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Eselon I.

Article 7

(1) Penetapan Hibah dituangkan dalam Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. (2) Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penerima Hibah; b. obyek Hibah; c. nilai obyek Hibah; dan d. peruntukan Hibah. (3) Contoh format Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan naskah perjanjian pelaksanaan Hibah. (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah; c. tujuan dan peruntukan Hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan f. penyelesaian perselisihan. (3) Contoh format naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. (2) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pejabat Eselon I atau Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya. (3) Contoh format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

Article 10

Correction

Tata cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan: a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait; b. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang; c. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya; d. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas: 1. melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran. 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, 3. yang dituangkan dalam berita acara penelitian; e. Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang; f. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik; g. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah; h. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat: a. BMN yang dihibahkan; b. pihak yang menerima Hibah; c. peruntukan Hibah; dan d. kewajiban Pengguna Barang MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan; i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Hibah; j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah; k. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan l. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Article 11

Article 12

Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Eselon I.

BAB Kesatu

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang

Article 10

Correction

Tata cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan: a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait; b. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang; c. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya; d. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas: 1. melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran. 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, 3. yang dituangkan dalam berita acara penelitian; e. Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang; f. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik; g. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah; h. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat: a. BMN yang dihibahkan; b. pihak yang menerima Hibah; c. peruntukan Hibah; dan d. kewajiban Pengguna Barang MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan; i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Hibah; j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah; k. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan l. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

BAB Kedua

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I

Article 11

Correction

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I dengan nilai per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan: a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait; b. dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang; c. dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; d. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas: 1. melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran. 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; e. Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang; f. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik; g. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah; h. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat: 1. BMN yang dihibahkan; 2. pihak yang menerima Hibah; 3. peruntukan Hibah; dan 4. kewajiban Pengguna Barang MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan. i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang mengajukan penerbitan Keputusan Hibah, Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima kepada Pejabat Eselon I; j. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pejabat Eselon I menerbitkan Keputusan Hibah; k. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Pejabat Eselon I menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan Penerima Hibah; l. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf k Pejabat Eselon I melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan m. berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Peraturan Menteri Nomor p-34-menlhk-setjen-kap-3-6-2019 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB III

Article 13

BAB VII

Article 14