PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-28-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

PERMEN Nomor p-28-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara Iangsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin Iingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup. 3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengawas Lingkungan Hidup yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengelola kepegawaian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 5. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama. 6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 7. Volume Kegiatan yang selanjutnya disingkat (V) adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun. 8. Waktu Penyelesaian Volume yang selanjutnya disingkat (Wpv) adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun. 9. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan yang selanjutnya disingkat (Wpk) adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu strruktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 14. Unit Organisasi adalah unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional. 15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional. 16. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Menteri Nomor p-28-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15