PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

PERMEN Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PROSES PENAPISAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Article 6

Correction

(1) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL. (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor.

Article 7

(1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor tidak termasuk dalam jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. memastikan potensi dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut; dan c. memeriksa peraturan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut: a. tidak termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal yang ditetapkan oleh Menteri; dan/atau b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak berlokasi di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal tidak tersedia teknologi penananganan dampak dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal. (4) Dalam hal kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian belum MENETAPKAN jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL atau telah MENETAPKAN jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL- UPL dan SPPL, tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran atau skala/besarannya telah ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, penapisan dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau pakar terkait. (5) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan: a. melakukan analisis terkait dengan komponen- komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, yang terdiri atas: 1. jenis kegiatan; 2. skala/besaran/ukuran; 3. kapasitas produksi; 4. luas lahan yang dimanfaatkan; 5. limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan; 6. teknologi yang tersedia dan/atau digunakan; 7. jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak; 8. besaran investasi 9. terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan; 10. jumlah tenaga kerja; dan 11. aspek sosial kegiatan; b. Apabila salah satu komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki UKL-UPL; dan c. Apabila seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan tidak memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki SPPL.

Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9