PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-14-menlhk-ii-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disingkat IUPK-Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan. 3. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 7. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan. 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum INDONESIA meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing yang dapat 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 14. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disingkat IUPK-Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan. 3. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 7. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan. 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum INDONESIA meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing yang dapat 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 14. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota.

BAB III

PERMOHONAN

Article 7

Correction

(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi: a. Fotocopy KTP dari pemohon perorangan; b. Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN dan BUMD dari instansi yang berwenang; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; e. Peta Areal Permohonan IUPK-Silvopastura skala 1:5.000 beserta electronic file format shp; f. Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan; g. Izin Lingkungan (IL) dan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; h. Surat Keterangan Gubernur yang menyangkut nama pemohon, lokasi, jenis ternak dan kesanggupan pemerintah provinsi untuk pembinaan usaha ternak yang dibudidayakan; dan i. Proposal teknis, yang berisi antara lain: 1) Kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon; 2) Kondisi umum badan usaha; 3) Maksud dan tujuan, rencana teknis kegiatan usaha pemanfaatan kawasan silvopastura, organisasi, pembiayaan (cashflow), kelayakan finansial dan sosial ekonomi, rencana investasi, prospek usaha, serta perlindungan dan pengamanan hutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara online.

Article 8

(1) Dalam hal surat keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf h, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diajukan permohonan, Kepala BKPM memproses permohonan izin. (2) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan bukti permohonan surat keterangan yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan. (3) Dalam hal suatu Provinsi telah terbentuk badan pelayanan perizinan terpadu, surat keterangan dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu.

Article 9

(1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada BKPM (Liaison Officer). (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan dikembalikan. (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BKPM (Liaison Officer) meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. (4) Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan penilaian proposal teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 10

(1) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat penilaian teknis, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.

Article 11

(1) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat penilaian teknis, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Berdasarkan peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Surat tentang pengenaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPK- Silvopastura kepada calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (4) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI. (5) Berdasarkan bukti setor pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian IUPK-Silvopastura kepada Sekretaris Jenderal. (6) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya konsep Keputusan Menteri dan menyampaikan kepada Kepala BKPM. (7) Kepala BKPM a.n. Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPK-Silvopastura dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. (8) Penyerahan dokumen asli Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pada loket PTSP BKPM.

Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16