PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

PERMEN Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 8

Correction

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat; dan c. Unit Pelaksana Teknis. (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas: a. melaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PEH sesuai dengan peraturan; b. menyiapkan bahan penetapan angka kredit oleh Sekretariat Direktorat Jenderal; c. mengarahkan penempatan Jabatan Fungsional PEH sesuai bidang tugasnya; d. memfasilitasi peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional PEH; e. membentuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; f. membentuk Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; g. meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional PEH dalam penyusunan karya tulis ilmiah; h. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional PEH, antara lain in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, bimbingan teknis bagi Pejabat Fungsional PEH; i. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar dan lokakarya atau simposium sebagai unsur penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan; j. mengusulkan calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional PEH lingkup Direktorat Jenderal; k. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugas; l. memberikan pelayanan administrasi Jabatan Fungsional PEH; dan m. melakukan monitoring kinerja pejabat fungsional PEH. (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas : a. menyusun pedoman kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH; b. menyediakan pelayanan konsultasi kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah; c. memberikan bimbingan teknis terhadap Jabatan Fungsional PEH di Pusat dan daerah; d. mensosialisasikan kebijakan teknis direktorat dan butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah; e. menempatkan Pejabat Fungsional PEH sesuai bidang keahliannya; f. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi, dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya atau simposium, bimbingan teknis, dan pelatihan; g. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH; h. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis; i. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH; j. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH; k. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional PEH untuk mendukung kegiatan teknis; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH. (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas: a. menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai bidang keahliannya; b. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan; c. melakukan penilaian pendahuluan DUPAK Pejabat Fungsional PEH dengan melibatkan Pejabat Fungsional PEH dengan jenjang jabatan tertinggi; d. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH; e. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis; f. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH; g. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH; h. membentuk Tim Penilai UPT; i. membentuk Sekretariat Tim Penilai UPT; j. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai UPT dalam menjalankan tugas; k. mengoptimalkan fungsi Koordinator PEH untuk mendukung kegiatan teknis Pejabat Fungsional PEH; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH.

Peraturan Menteri Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB Kelima

Article 10

BAB Keenam

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB VI

Article 15