PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-4-2018 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut

PERMEN Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-4-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 4. Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke laut. 5. Tailing adalah zat padat berbutiran halus dan/atau zat cair yang tersisa dari proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan. 6. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 7. Termoklin adalah lapisan imajiner air laut diantara lapisan atas dan lapisan dibawahnya dimana suhu air laut cenderung turun sebesar 0,1°C/m (nol koma satu derajat celcius per meter) dengan bertambahnya kedalaman laut. 8. Termoklin permanen adalah termoklin dengan lokasi yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan musim. 9. Lumpur Bor adalah fluida yang dipakai dalam pengeboran yang terdiri dari bahan dasar atau bahan aditif, atau hasil campuran bahan dasar dan bahan aditif. 10. Bahan Dasar adalah fluida dasar lumpur bor dalam bentuk bahan dasar air, bahan dasar minyak, dan bahan dasar sintetis. 11. Bahan Aditif adalah bahan tambahan untuk pembuatan lumpur, dapat berupa padatan atau cairan yang dicampurkan pada bahan dasar dengan fungsi khusus. 12. Serbuk Bor adalah potongan buangan dari batuan formasi dan limbah cair yang diakibatkan dari hasil pengeboran. 13. Uji Toksikologi Lethal Concentration-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LC50 adalah pengujian terhadap bahan kimia dengan perhitungan konsentrasi tertentu yang dapat menyebabkan kematian 50% (lima puluh persen) populasi hewan uji yang dijadikan percobaan. 14. Uji Teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus (masa organogenesis). 15. Up Welling adalah adalah kenaikan massa air laut dari suatu lapisan dalam ke lapisan permukaan perairan laut. 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Article 8

Correction

(1) Lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan c. rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berupa tailing harus memenuhi persyaratan: a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter); b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter); c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up- welling; dan d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. (3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan: a. terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter); b. dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up- welling; dan d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. (4) Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan konservasi laut; b. daerah rekreasi atau wisata bahari; c. kawasan mangrove/hutan bakau; d. ekosistem lamun dan terumbu karang; e. taman nasional; f. taman wisata alam laut; g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; h. kawasan rawan bencana alam; i. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan; j. alur migrasi biota laut yang dilindungi; k. wilayah pengelolaan perikanan; l. alur pelayaran; dan m. daerah khusus militer. (5) Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memenuhi baku mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air laut.

Article 18

Correction

(1) Kajian pemodelan sebaran dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d dibuat untuk memperkirakan sebaran luasan dampak. (2) Kajian pemodelan sebaran dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. modeling 3 (tiga) dimensi untuk melihat pergerakan limbah baik pergerakan secara vertikal maupun horizontal serta penyebarannya di kolom air dan dasar perairan; b. menggunakan parameter kunci sebagai acuan sebaran dampak; c. telah divalidasi dengan menggunakan arus atau pasang surut; dan d. data untuk model berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Parameter kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Total Suspended Solid (TSS) untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dari pemboran yang menggunakan lumpur berbahan dasar air (water based mud) dan limbah lumpur bor dari pemboran yang menggunakan lumpur berbahan dasar air (water based mud); b. Total Suspended Solid (TSS) dan minyak untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dari pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic based mud); c. Total Suspended Solid (TSS) dan parameter logam berat untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa tailing; dan d. Parameter logam berat sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan berdasarkan proses dan jenis kegiatan pertambangan. (4) Hasil kajian pemodelan sebaran dampak paling sedikit memuat: a. parameter input model; b. validasi model dengan tingkat kepercayaan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); c. kesimpulan tentang luasan dampak dan konsentrasi parameter kunci berdasarkan hasil simulasi model; dan d. waktu pada saat dihasilkan sebaran dampak paling tinggi. (5) Hasil kajian pemodelan sebaran dampak harus diverifikasi pada saat Dumping (Pembuangan) Limbah selesai dilakukan dengan memperhatikan ukuran partikel serbuk bor (grain size), arus laut, dan hasil pemantauan kualitas air laut.

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-4-2018 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22