PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Lembaga : ...................................................(1) 2. Nama Pimpinan Lembaga : ...................................................(2) 3. Alamat Lembaga : ...................................................(3) 4. Nama Bantuan : ...................................................(4) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ....................(5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor .........................................(6) mendapatkan Bantuan Operasional ..........................(7) sebesar ..........................(8) Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Sampai dengan bulan ............................(9) telah menerima pencairan Tahap Ke ......................(10) dengan nilai nominal sebesar Rp. ................... (...........) (11), dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. ............(............) (12) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ............(............) (13) c. Jumlah total sisa dana : Rp. ............(............) (14) 2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ...........(15) yang telah digunakan adalah sebesar ..............(..............) (16). 3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima. 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan. 5. Besedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. ............, ........................................(17) ......................................................(18) Materai Rp6.000,- .......................................................(19) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional (2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional (3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional (4) Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya) (5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Ban tuan Operasional (6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama (7) Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, a tau lainnya) (8) Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama (9) Diisi dengan bulan dan tahun (10) Diisi dengan tahap II, tahap III, atau tahap IV bantuan operasional yang telah di terima (11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima (12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima (13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah di pergunakan (14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang belum di pergunakan (15) Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, a tau lainnya) (16) Diisi dengan persentase bantuan operasional yang belum di pergunakan Uumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pad a angka 12 dikali 100%) (17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani (18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional (19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOP SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR ........................... (1) Pada hari ini ........... ........ (2) tanggal ................... (3) bulan ................... (4) tahun ................... (5) yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama : ..................................................................... (6) Jabatan : Pimpinan/Ketua ............................................ (7) Alamat : ..................................................................... (8) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU b. Nama : ..................................................................... (9) NIP : ..................................................................... (10) Jabatan : PPK Satker. ................................................... (11) Alamat : ..................................................................... (12) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ................... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... (14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor ...................... (15). 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( ....... ) (16) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ....................... . ( ....... ) (17) c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( ....... ) (18) 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ..................................... (19) sebesar ..................... ( ....... ) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ......................... (21) dengan nilai ....................... (22). 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ......... (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*) Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ................................ (24) PPK Satker ..................... (26) ................................ (25) ........................................ (27) NIP .................................. (28) *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana. PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO URAIAN ISI (1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) (2) Diisi dengan hari pembuatan BAST (3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST (4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST (5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST (6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan (7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (10) Diisi dengan NIP PPK Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan (11) Diisi alamat Satker pemberi bantuan (12) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (13) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan (14) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan (15) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima (16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan (17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan (18) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (19) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan (20) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (21) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah di pergunakan (22) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan ijumlah sama seperti angka 18) (23) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (24) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan (25) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan (26) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan (27) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

BAB V

Article 5

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

BAB IX

Article 12

Article 13

BAB X

Article 14

Article 15

BAB XI

Article 16

Article 17