PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-100-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang Ata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-100-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan UNDANG-UNDANG, yang selanjutnya disingkat DIM RUU adalah daftar yang memuat keterangan yang menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam RUU yang berasal dari DPR. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 9. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal atau Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup. 16. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. 18. Biro Hukum adalah Biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum di Unit Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian.

BAB Kesatu

Umum

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan UNDANG-UNDANG, yang selanjutnya disingkat DIM RUU adalah daftar yang memuat keterangan yang menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam RUU yang berasal dari DPR. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 9. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal atau Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup. 16. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. 18. Biro Hukum adalah Biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum di Unit Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian.

BAB II

PERENCANAAN

Article 4

Correction

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG; b. perencanaan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; c. perencanaan Rancangan Peraturan PRESIDEN; dan d. perencanaan Rancangan Peraturan Menteri.

Article 5

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam program penyusunan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Unit Kerja Eselon I membuat Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar rancangan peraturan perundang-undangan. (3) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, berdasarkan usulan unit kerja Eselon II di lingkungan unit kerja Eselon I; atau b. Biro Hukum berdasarkan usulan unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (5) Terhadap Program Penyusunan Peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal dengan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I. (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Menteri oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan arahan atau persetujuan. (7) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (8) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 16

Program Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 17

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG. (2) Pelaksanaan inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 18

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang dibentuk berdasarkan kewenangan, diusulkan berdasarkan hasil pengkajian. (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN.

Article 19

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan dalam Program Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Penetapan daftar Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan dalam Program Penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 20

(1) Dalam keadaan tertentu, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan di luar program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau Putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam mengajukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar Program Penyusunan, Menteri mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN, disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN. (4) Penyusunan konsep izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 21

Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 22

(1) Program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Menteri, yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Pelaksanaan inventarisasi pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 23

(1) Program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan kewenangan, diusulkan berdasarkan hasil pengkajian teknis. (2) Pelaksanaan pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang konsepsi yang meliputi judul, latar belakang, tujuan penyusunan, dan pokok materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Article 24

(1) Dalam keadaan tertentu, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar perencanaan program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau Putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam mengajukan Rancangan Peraturan Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar Program Penyusunan, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri, yang memuat antara lain: a. judul; b. latar belakang; c. tujuan penyusunan; dan d. pokok materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri.

BAB Kesatu

Umum

Article 4

Correction

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG; b. perencanaan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; c. perencanaan Rancangan Peraturan PRESIDEN; dan d. perencanaan Rancangan Peraturan Menteri.

Article 5

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam program penyusunan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Unit Kerja Eselon I membuat Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar rancangan peraturan perundang-undangan. (3) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, berdasarkan usulan unit kerja Eselon II di lingkungan unit kerja Eselon I; atau b. Biro Hukum berdasarkan usulan unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (5) Terhadap Program Penyusunan Peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal dengan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I. (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Menteri oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan arahan atau persetujuan. (7) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (8) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

BAB Kedua

Perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG

Article 7

Correction

(1) Program penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG bidang lingkungan hidup dan kehutanan, disusun untuk Prolegnas Jangka Menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan Prolegnas Prioritas Tahunan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Program penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian. (3) Penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya.

Article 8

(1) Pelaksanaan penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa bersama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. (2) Dalam hal Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagai pemrakarsa, pelaksanaan penelitian atau pengkajian dilakukan bersama Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 9

(1) Program penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk Rancangan UNDANG-UNDANG, yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegnas Jangka Menengah atau Rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Berdasarkan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri menyusun tanggapan atau masukan. (3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (6) Penetapan Prolegnas Jangka Menengah atau Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Menteri dapat menyampaikan usulan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG Prolegnas Prioritas Tahunan yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. Surat Keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. Surat Keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnon- kementerian; dan e. Surat Keterangan telah selesainya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai dengan ketentuan Pperaturan Perundang-undangan.

BAB 1

Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan

Article 7

Correction

(1) Program penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG bidang lingkungan hidup dan kehutanan, disusun untuk Prolegnas Jangka Menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan Prolegnas Prioritas Tahunan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Program penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian. (3) Penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya.

Article 8

(1) Pelaksanaan penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa bersama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. (2) Dalam hal Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagai pemrakarsa, pelaksanaan penelitian atau pengkajian dilakukan bersama Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 9

(1) Program penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk Rancangan UNDANG-UNDANG, yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegnas Jangka Menengah atau Rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan. (2) Berdasarkan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri menyusun tanggapan atau masukan. (3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (6) Penetapan Prolegnas Jangka Menengah atau Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Menteri dapat menyampaikan usulan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG Prolegnas Prioritas Tahunan yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. Surat Keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. Surat Keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnon- kementerian; dan e. Surat Keterangan telah selesainya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai dengan ketentuan Pperaturan Perundang-undangan.

Article 11

BAB 2

Perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka dan di Luar Prolegnas

Article 11

Correction

(1) Menteri dapat menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG pada Daftar Kumulatif Terbuka dan di Luar Prolegnas. (2) Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu; b. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi; dan c. Penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG. (3) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dilakukan dalam keadaan tertentu. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. (5) Dalam mengajukan daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan usul Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud ayat (3), Menteri mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (6) Permohonan Izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (7) Penyusunan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa, dan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. (8) Menteri menyampaikan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka atau Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (9) Usulan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka atau di luar prolegnas, sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Izin Prakarsa dari PRESIDEN; b. Naskah Akademik; c. Surat Keterangan Penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Rancangan UNDANG-UNDANG; e. Surat Keterangan telah selesai Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. Surat Keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (10) Ketentuan mengenai keharusan melampirkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak berlaku terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Penetapan/Pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. (11) Penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka dan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 12

(1) Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (9) huruf b, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengusulkan pembentukan Tim Internal Kementerian kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. (2) Anggota Tim Internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa; b. Unit Kerja Eselon I terkait; c. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi; dan d. Biro Hukum. (3) Ketua Tim Internal Kementerian Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri. (4) Ketua Tim Internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Menteri dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 13

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakara, dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat: a. mengundang stakeholder terkait untuk memberikan saran masukan; dan/atau b. melakukan konsultasi publik. (4) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai teknis penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Article 14

(1) Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal, untuk dilakukan pembahasan antar Unit Kerja Eselon I terhadap sistematika dan materi muatan. (2) Hasil pembahasan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Menteri, untuk mendapat persetujuan.

Article 15

(1) Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyelarasan Antarkementerian/ Antarnonkementerian. (2) Tim Internal Kementerian bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa berkoordinasi dan melakukan pembahasan penyelarasan Naskah Akademis Rancangan UNDANG-UNDANG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 3

Naskah Akademik

Article 12

Correction

(1) Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (9) huruf b, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengusulkan pembentukan Tim Internal Kementerian kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. (2) Anggota Tim Internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa; b. Unit Kerja Eselon I terkait; c. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi; dan d. Biro Hukum. (3) Ketua Tim Internal Kementerian Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri. (4) Ketua Tim Internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Menteri dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 13

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakara, dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat: a. mengundang stakeholder terkait untuk memberikan saran masukan; dan/atau b. melakukan konsultasi publik. (4) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai teknis penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Article 14

(1) Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal, untuk dilakukan pembahasan antar Unit Kerja Eselon I terhadap sistematika dan materi muatan. (2) Hasil pembahasan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Menteri, untuk mendapat persetujuan.

Article 15

(1) Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyelarasan Antarkementerian/ Antarnonkementerian. (2) Tim Internal Kementerian bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa berkoordinasi dan melakukan pembahasan penyelarasan Naskah Akademis Rancangan UNDANG-UNDANG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Ketiga

Perencanaan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN

Article 16

Correction

Program Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 17

Correction

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG. (2) Pelaksanaan inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 18

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang dibentuk berdasarkan kewenangan, diusulkan berdasarkan hasil pengkajian. (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN.

Article 19

(1) Program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan dalam Program Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Penetapan daftar Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan dalam Program Penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 20

(1) Dalam keadaan tertentu, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan di luar program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau Putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam mengajukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar Program Penyusunan, Menteri mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN, disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN. (4) Penyusunan konsep izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB Keempat

Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri

Article 21

Correction

Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 22

Correction

(1) Program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Menteri, yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Pelaksanaan inventarisasi pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa.

Article 23

(1) Program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan kewenangan, diusulkan berdasarkan hasil pengkajian teknis. (2) Pelaksanaan pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang konsepsi yang meliputi judul, latar belakang, tujuan penyusunan, dan pokok materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Article 24

(1) Dalam keadaan tertentu, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar perencanaan program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau Putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam mengajukan Rancangan Peraturan Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar Program Penyusunan, Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri, yang memuat antara lain: a. judul; b. latar belakang; c. tujuan penyusunan; dan d. pokok materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri.

BAB III

PENYUSUNAN

Article 36

Correction

(1) Dalam pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan yang berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian/lembaga nonkementerian terlebih dahulu mengajukan permohonan Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian, permohonan saran masukan, atau permintaan paraf persetujuan kepada Kementerian. (2) Setelah menerima permohonan Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian, permohonan saran masukan, atau permintaan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mengkoordinasikan permohonan bersama Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 37

(1) Berdasarkan permohonan anggota Panitia Antar- kementerian/Antarnonkementerian dari kementerian/ lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian dengan menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait, Pejabat Eselon II yang membidangi atau Kepala Biro Hukum, untuk duduk sebagai Anggota Panitia. (2) Berdasarkan permohonan saran dan masukan dari kementerian/lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Sekretaris Jenderal, meneruskan permohonan kepada Unit Kerja Eselon I terkait untuk dilakukan pengkajian, melakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I terkait, atau menyusun langsung kajian. (3) Berdasarkan hasil pembahasan atau hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep surat saran masukan atau paraf persetujuan kepada Menteri untuk mohon persetujuan.

Article 38

(1) Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnon- kementerian yang berasal dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang berasal dari kementerian/ lembaga nonkementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal terdapat materi pengaturan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang berasal dari kementerian/ lembaga nonkementerian yang belum dapat diputuskan oleh Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Panitia yang berasal dari Kementerian menyampaikan kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal untuk mohon arahan sebagai bahan pembahasan selanjutnya.

BAB Kesatu

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian

Article 25

Correction

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengusulkan pembentukan Tim Internal Kementerian kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. (2) Ketentuan pembentukan Tim Internal Kementerian penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pembentukan penyusunan Tim Internal Kementerian Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 26

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Article 27

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri atas materi muatan Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri membentuk Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian. (2) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dibentuk sebelum Rancangan UNDANG-UNDANG ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. (3) Keanggotaan Panitia Antarkementerian/Antarnon- kementerian berasal dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan c. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari Kementerian. (4) Selain keanggotaan Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Menteri dan Kepala Biro Hukum sebagai Sekretaris.

Article 28

(1) Untuk membentuk Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan permohonan kepada kementerian/ lembaga nonkementerian untuk menunjuk pejabat yang terkait sebagai anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima nama anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian.

Article 29

(1) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bersama Tim Internal Kementerian melakukan rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian. (2) Berdasarkan hasil rapat Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia melaporkan perkembangan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan. (3) Berdasarkan keputusan atau arahan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian menyampaikan hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian pada setiap lembar naskah Rancangan UNDANG-UNDANG yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya, kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG, dilengkapi dengan dokumen, meliputi: a. Naskah Akademik; b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran; c. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar- kementerian/Antarnonkementerian; d. Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Pantia Antar- kementerian/Antarnonkementerian; dan e. izin prakarsa dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak masuk dalam prolegnas. (5) Menteri menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 30

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa bersama Biro Hukum berperan aktif dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa melaporkan perkembangan atau hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsesi Rancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 1

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG

Article 25

Correction

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa mengusulkan pembentukan Tim Internal Kementerian kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. (2) Ketentuan pembentukan Tim Internal Kementerian penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pembentukan penyusunan Tim Internal Kementerian Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 26

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Article 27

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri atas materi muatan Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri membentuk Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian. (2) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dibentuk sebelum Rancangan UNDANG-UNDANG ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. (3) Keanggotaan Panitia Antarkementerian/Antarnon- kementerian berasal dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan c. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari Kementerian. (4) Selain keanggotaan Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Menteri dan Kepala Biro Hukum sebagai Sekretaris.

Article 28

(1) Untuk membentuk Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan permohonan kepada kementerian/ lembaga nonkementerian untuk menunjuk pejabat yang terkait sebagai anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima nama anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian.

Article 29

(1) Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bersama Tim Internal Kementerian melakukan rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian. (2) Berdasarkan hasil rapat Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia melaporkan perkembangan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan. (3) Berdasarkan keputusan atau arahan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian menyampaikan hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian pada setiap lembar naskah Rancangan UNDANG-UNDANG yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya, kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG, dilengkapi dengan dokumen, meliputi: a. Naskah Akademik; b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran; c. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar- kementerian/Antarnonkementerian; d. Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Pantia Antar- kementerian/Antarnonkementerian; dan e. izin prakarsa dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak masuk dalam prolegnas. (5) Menteri menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 30

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa bersama Biro Hukum berperan aktif dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa melaporkan perkembangan atau hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsesi Rancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 31

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB 3

Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN

Article 32

Correction

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a.

Article 33

Correction

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan berdasarkan program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi materi muatan yang akan diatur. (4) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Internal Lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Biro Hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri. (5) Rancangan Peraturan Menteri hasil penyusunan Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, atau Kepala Biro Hukum. (6) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa atau Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. (7) Sekretaris Jenderal setelah menerima Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dengan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (8) Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa klarifikasi atau pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/ atau Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 34

(1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8), Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mohon paraf persetujuan. (2) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal dimohonkan harmonisasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mendapatkan surat penetapan telah dilaksanakan pengharmonisasian. (3) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat surat penetapan telah dilaksanakan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Biro Hukum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembahasan dengan Pimpinan Unit Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait. (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mohon paraf persetujuan ulang. (6) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala Biro Hukum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.

Article 35

Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Article 33

Correction

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan berdasarkan program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (3) Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi materi muatan yang akan diatur. (4) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Internal Lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Biro Hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri. (5) Rancangan Peraturan Menteri hasil penyusunan Tim Internal lingkup Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, atau Kepala Biro Hukum. (6) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa atau Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. (7) Sekretaris Jenderal setelah menerima Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dengan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa. (8) Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa klarifikasi atau pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/ atau Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 34

(1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8), Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mohon paraf persetujuan. (2) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal dimohonkan harmonisasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mendapatkan surat penetapan telah dilaksanakan pengharmonisasian. (3) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat surat penetapan telah dilaksanakan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Biro Hukum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembahasan dengan Pimpinan Unit Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait. (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mohon paraf persetujuan ulang. (6) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala Biro Hukum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.

Article 35

Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Kedua

Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang Berasal dari Kementerian/ Lembaga Nonkementerian terkait Bidang Lingkungan

Article 36

Correction

(1) Dalam pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan yang berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian/lembaga nonkementerian terlebih dahulu mengajukan permohonan Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian, permohonan saran masukan, atau permintaan paraf persetujuan kepada Kementerian. (2) Setelah menerima permohonan Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian, permohonan saran masukan, atau permintaan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mengkoordinasikan permohonan bersama Unit Kerja Eselon I terkait.

Article 37

(1) Berdasarkan permohonan anggota Panitia Antar- kementerian/Antarnonkementerian dari kementerian/ lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan anggota Panitia Antarkementerian/ Antarnonkementerian dengan menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait, Pejabat Eselon II yang membidangi atau Kepala Biro Hukum, untuk duduk sebagai Anggota Panitia. (2) Berdasarkan permohonan saran dan masukan dari kementerian/lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Sekretaris Jenderal, meneruskan permohonan kepada Unit Kerja Eselon I terkait untuk dilakukan pengkajian, melakukan pembahasan dengan Unit Kerja Eselon I terkait, atau menyusun langsung kajian. (3) Berdasarkan hasil pembahasan atau hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep surat saran masukan atau paraf persetujuan kepada Menteri untuk mohon persetujuan.

Article 38

(1) Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnon- kementerian yang berasal dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang berasal dari kementerian/ lembaga nonkementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal terdapat materi pengaturan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang berasal dari kementerian/ lembaga nonkementerian yang belum dapat diputuskan oleh Anggota Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Panitia yang berasal dari Kementerian menyampaikan kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal untuk mohon arahan sebagai bahan pembahasan selanjutnya.

BAB IV

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Article 39

Correction

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, oleh Menteri disampaikan kepada PRESIDEN disertai dengan penjelasan mengenai: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. jangkauan dan arah pengaturan; yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG, untuk mohon persetujuan substansi dan penugasan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undangan. (2) Berdasarkan penugasan dari PRESIDEN, Menteri menugaskan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa bersama Sekretaris Jenderal, untuk melakukan pembahasan. (3) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa menggandakan Rancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan jumlah yang diperlukan. (4) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa menyampaikan laporan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri untuk memperoleh arahan dan putusan yang selanjutnya disampaikan kepada PRESIDEN. (6) Tata cara pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat

Article 40

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang Berasal dari Kementerian/Lembaga nonKementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG yang Berasal dari Kementerian/Lembaga nonKementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Article 41

(1) Berdasarkan penugasan dari PRESIDEN untuk mewakili dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri menugaskan Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait bersama Sekretaris Jenderal melakukan pembahasan untuk menyiapkan: a. pandangan dan pendapat PRESIDEN; dan b. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). (2) Pandangan dan pendapat serta DIM disampaikan oleh Menteri kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang Berasal dari Kementerian/Lembaga nonKementerian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Menteri dapat menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG pada Daftar Kumulatif Terbuka dan di Luar Prolegnas. (2) Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu; b. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi; dan c. Penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG. (3) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dilakukan dalam keadaan tertentu. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. (5) Dalam mengajukan daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan usul Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud ayat (3), Menteri mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (6) Permohonan Izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (7) Penyusunan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal bersama Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa, dan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. (8) Menteri menyampaikan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka atau Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (9) Usulan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka atau di luar prolegnas, sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Izin Prakarsa dari PRESIDEN; b. Naskah Akademik; c. Surat Keterangan Penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Rancangan UNDANG-UNDANG; e. Surat Keterangan telah selesai Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. Surat Keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (10) Ketentuan mengenai keharusan melampirkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak berlaku terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Penetapan/Pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. (11) Penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka dan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.