PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

PERMEN Nomor 59-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi. 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 3. Baku Mutu Lindi adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam lindi yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari kegiatan TPA. 4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 7. Dokumen Lingkungan adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 8. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 9. Alokasi Beban Pencemaran Air adalah besaran beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau besaran beban pencemar yang harus diturunkan di wilayah administrasi dan/atau Daerah Aliran Sungai dari masing-masing sumber pencemar. 10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 11. Kadar Paling Tinggi adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air. 12. Kejadian Tidak Normal adalah kondisi di mana proses akhir sampah dan/atau instalasi pengolahan lindi tidak beroperasi sebagaimana mestinya. 13. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA adalah orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan TPA. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Article 7

Correction

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan TPA wajib memiliki izin lingkungan. (2) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memuat ketentuan pengelolaan lindi, wajib dilakukan perubahan izin lingkungan. (3) Pengelolaan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA dengan ketentuan antara lain: a. menjamin seluruh lindi yang dihasilkan di TPA masuk ke instalasi pengolahan lindi; b. menggunakan instalasi pengolahan lindi dan saluran lindi kedap air sehingga tidak terjadi perembesan lindi ke lingkungan; c. memisahkan saluran pengumpulan lindi dengan saluran air hujan; d. melakukan pengolahan lindi, sehingga mutu lindi yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu lindi; e. tidak melakukan pengenceran lindi ke dalam aliran buangan lindi; f. MENETAPKAN titik penaatan untuk pengambilan contoh uji lindi dan koordinat titik penaatan; g. memasang alat ukur debit atau laju alir lindi di titik penaatan; h. membuat sumur pantau di hulu dan hilir lokasi TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. melakukan pencatatan sampah yang ditimbun harian; j. melakukan pemantauan debit dan pH harian; k. memeriksakan kadar parameter lindi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau teregristrasi; l. melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui pengambilan contoh uji pada sumur pantau/sumur uji dengan parameter sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; m. memiliki Prosedur Operasional Standar pengolahan lindi dan sistem tanggap darurat; n. menyampaikan laporan: 1. debit dan pH harian lindi; 2. pencatatan harian sampah yang diproses; 3. data klimatologi antara lain curah hujan, dan temperatur; 4. hasil analisa laboratorium terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan 5. hasil analisa laboratorium terhadap lindi (termasuk koordinat titik sampling) sebagaimana dimaksud pada huruf k, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan o. melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran akibat kondisi tidak normal kepada bupati/walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam.

Peraturan Menteri Nomor 59-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10