PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang KERJA SAMA DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam perjanjian Kerja Sama. 4. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di INDONESIA. 5. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat lintas Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau kegiatannya mempunyai dampak atau pengaruh yang kuat terhadap tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara jangka panjang. 6. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat mendukung kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya tertentu lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 7. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal atau kepala badan dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian. 11. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal atau badan, dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian. 12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur/direktur atau kepala pusat dan jabatan lain yang setara eselon II pada lingkup Kementerian. 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah instansi vertikal Kementerian di daerah.

Article 4

Correction

(1) Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. itikad baik; f. persamaan kedudukan; g. transparan; h. keadilan; i. kesetaraan gender; j. kepastian hukum; k. akuntabilitas; dan/atau l. saling percaya. (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dapat menekan biaya untuk memperoleh manfaat lebih dengan biaya minimal tetapi dapat mencapai sasaran Kerja Sama. (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal. (4) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama yang dapat mengupayakan untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan Kerja Sama. (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama yang memberikan manfaat bagi para pihak. (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kerja Sama yang didasarkan pada kemauan para pihak secara sungguh-sungguh. (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kerja Sama yang mempunyai persamaan kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak. (8) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerja Sama yang bersifat terbuka antar para pihak. (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kerja Sama yang memperhatikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak. (10) Prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Kerja Sama yang memperhatikan permasalahan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda untuk memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada laki- laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, maupun kaum marginal. (11) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Kerja Sama yang mengikat secara hukum bagi para pihak. (12) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Kerja Sama yang dapat dipertanggungjawabkan. (13) Prinsip saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya bagi para pihak.

BAB II

MITRA KERJA SAMA, BIDANG KEGIATAN, DAN BENTUK KERJA SAMA

Article 5

Correction

(1) Kerja Sama dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih Mitra Kerja Sama. (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. instansi pemerintah; b. badan usaha; dan/atau c. lembaga nirlaba. (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pemerintah; dan/atau b. pemerintah daerah: (4) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kementerian; b. lembaga pemerintah non-kementerian; c. kesekretariatan lembaga negara; dan/atau d. kesekretariatan lembaga non-struktural. (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. pemerintah provinsi; dan/atau b. pemerintah kabupaten/kota. (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; d. badan usaha milik desa; dan/atau e. koperasi; (7) Lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. lembaga pendidikan dan pelatihan; b. lembaga penelitian/pengkajian; dan/atau c. organisasi kemasyarakatan.

Article 6

(1) Bidang kegiatan Kerja Sama merupakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya pada lingkup Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang kegiatan: a. kesekretariatan; b. planologi kehutanan dan tata lingkungan; c. konservasi sumber daya alam dan ekosistem; d. pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; e. pengelolaan hutan lestari; f. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; g. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; h. pengendalian perubahan iklim; i. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; j. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; k. pengawasan; l. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau m. standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung kinerja Kementerian: a. indikator kinerja kegiatan (IKK); b. indikator kinerja program (IKP); dan/atau c. indikator kinerja utama (IKU), yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. (4) Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bidang kegiatan meliputi: a. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan; atau b. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan. (5) Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 7

(1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah yang terdiri atas: a. Nota Kesepahaman; dan/atau b. Perjanjian Kerja Sama. (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. judul Kerja Sama; b. para pihak; c. tujuan Kerja Sama; dan d. bidang kegiatan dan ruang lingkup. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. judul Kerja Sama; b. para pihak; c. tujuan Kerja Sama; d. bidang kegiatan dan ruang lingkup; e. hak dan kewajiban para pihak; f. jangka waktu Kerja Sama; g. perubahan dan pengakhiran Kerja Sama; h. aset hasil Kerja Sama; dan/atau i. penyelesaian perselisihan.

Article 8

(1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN KERJA SAMA

Article 9

Correction

(1) Permohonan Kerja Sama diajukan oleh badan usaha dan lembaga nirlaba dalam bentuk surat dan dilengkapi dengan persyaratan: a. identitas Mitra Kerja Sama; dan b. proposal Kerja Sama. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. ruang lingkup Kerja Sama; b. rincian bidang kegiatan; c. tujuan Kerja Sama; d. lokasi atau wilayah Kerja Sama; dan e. jangka waktu. (3) Dalam hal Mitra Kerja Sama diajukan oleh instansi pemerintah, kelengkapan persyaratan permohonan Kerja Sama, hanya berupa surat pengajuan Kerja Sama yang berisi rincian bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Article 16

(1) Permohonan Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidang kegiatan pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan penelaahan teknis. (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemenuhan persyaratan; dan b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa: 1. IKK; 2. IKP; dan 3. IKU; yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian. (4) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya, menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman atau konsep naskah Perjanjian Kerja Sama. b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.

Article 17

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman dikoordinasikan oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama; atau b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak menyetujui: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Article 18

BAB Kedua

Tata Cara Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan

Article 10

Correction

(1) Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Menteri. (2) Menteri setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan Kerja Sama. (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemenuhan persyaratan; dan b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa: 1. IKK; 2. IKP; dan/atau 3. IKU, yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian. (4) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan. (5) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal: a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman; b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama. (6) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pembahasannya dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama serta melibatkan: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya.

Article 11

(1) Konsep naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) oleh Kepala Biro Perencanaan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Menteri setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. menyetujui, dilakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman antara Menteri dengan Mitra Kerja Sama; atau b. tidak menyetujui, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kegiatan bidang Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan. (3) Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Berdasarkan pelimpahan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja Sama.

BAB 1

Nota Kesepahaman

Article 10

Correction

(1) Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Menteri. (2) Menteri setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan Kerja Sama. (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemenuhan persyaratan; dan b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa: 1. IKK; 2. IKP; dan/atau 3. IKU, yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian. (4) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan. (5) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal: a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman; b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama. (6) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pembahasannya dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama serta melibatkan: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya.

Article 11

(1) Konsep naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) oleh Kepala Biro Perencanaan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Menteri setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. menyetujui, dilakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman antara Menteri dengan Mitra Kerja Sama; atau b. tidak menyetujui, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kegiatan bidang Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan. (3) Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Berdasarkan pelimpahan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja Sama.

Article 12

(1) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a atau ayat (4) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama, untuk Kerja Sama mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan; atau b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama, untuk setiap Kerja Sama 1 (satu) bidang kegiatan.

Article 13

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama, serta unit kerja terkait. (2) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; dan/atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 14

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan dan Mitra Kerja Sama, serta melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; dan/atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (2) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 15

(1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak dapat menandatangani, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat dilimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mendapatkan persetujuan. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB 2

Perjanjian Kerja Sama

Article 12

Correction

(1) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a atau ayat (4) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh: a. Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama, untuk Kerja Sama mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan; atau b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama, untuk setiap Kerja Sama 1 (satu) bidang kegiatan.

Article 13

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama, serta unit kerja terkait. (2) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; dan/atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 14

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan dan Mitra Kerja Sama, serta melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; dan/atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (2) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 15

(1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak dapat menandatangani, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat dilimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mendapatkan persetujuan. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB Ketiga

Tata Cara Permohonan Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan

Article 16

Correction

(1) Permohonan Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidang kegiatan pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan penelaahan teknis. (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemenuhan persyaratan; dan b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa: 1. IKK; 2. IKP; dan 3. IKU; yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian. (4) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya, menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman atau konsep naskah Perjanjian Kerja Sama. b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai kewenangannya menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.

Article 17

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman dikoordinasikan oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama; atau b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak menyetujui: 1. sekretaris inspektorat jenderal; 2. sekretaris direktorat jenderal; 3. sekretaris badan; atau 4. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Article 18

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA YANG DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN

Article 19

Correction

Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian dapat diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Kepala UPT.

Article 20

Correction

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menyampaikan permohonan persetujuan Kerja Sama kepada Menteri dengan penjelasan: a. identitas Mitra Kerja Sama; dan b. bidang kegiatan pada Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya yang akan dikerjasamakan sesuai dengan IKU dan IKP. (2) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan permohonan Kerja Sama. (3) Berdasarkan hasil penelaahan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan, Kepala Biro Perencanaan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama; atau b. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa untuk melakukan koordinasi Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 21

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT dapat menyampaikan permohonan persetujuan Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dengan penjelasan: a. Identitas Mitra Kerja Sama; dan b. bidang kegiatan pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau UPT pemrakarsa yang akan dikerjasamakan sesuai dengan IKP dan IKK. (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan Kerja Sama dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melapor kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. (3) Dalam hal Menteri menyetujui, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memerintahkan kepada: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, untuk melakukan koordinasi penyusunan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 22

Kerja Sama yang diprakarsai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Kepala UPT, dilakukan dengan tahapan: a. mengundang Mitra Kerja Sama untuk menentukan bidang kegiatan; b. melakukan pembahasan dan penyusunan naskah Nota Kesepahaman dan/atau naskah Perjanjian Kerja Sama; dan c. penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau naskah Perjanjian Kerja Sama.

Article 23

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan dan Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan/atau penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 yang diprakarsai oleh Kementerian.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Article 31

Correction

(1) Evaluasi Kerja Sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Kerja Sama. (2) Evaluasi Kerja Sama dilakukan terhadap: a. pelaksanaan Kerja Sama oleh para pihak; dan b. pengaruh Kerja Sama terhadap kinerja Kementerian. (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pemenuhan kewajiban; dan b. pemenuhan rencana program pelaksanaan. (4) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perpanjangan atau bahan penilaian keberlanjutan Kerja Sama.

Article 32

(1) Evaluasi Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Menteri setelah menerima hasil evaluasi memberikan: a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana program pelaksanaan; b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

Article 33

(1) Evaluasi Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (2) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; dan/atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima hasil evaluasi memberikan: a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana pelaksanaan program; b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

Article 34

(1) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama disusun oleh pelaksana Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pelaporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (4) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Evaluasi

Article 31

Correction

(1) Evaluasi Kerja Sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Kerja Sama. (2) Evaluasi Kerja Sama dilakukan terhadap: a. pelaksanaan Kerja Sama oleh para pihak; dan b. pengaruh Kerja Sama terhadap kinerja Kementerian. (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pemenuhan kewajiban; dan b. pemenuhan rencana program pelaksanaan. (4) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perpanjangan atau bahan penilaian keberlanjutan Kerja Sama.

Article 32

(1) Evaluasi Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Menteri setelah menerima hasil evaluasi memberikan: a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana program pelaksanaan; b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

Article 33

(1) Evaluasi Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (2) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; dan/atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima hasil evaluasi memberikan: a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana pelaksanaan program; b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

(1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama dikoordinasikan oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. inspektur; b. direktur; c. kepala pusat; d. kepala biro; e. kepala balai besar; atau f. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya setelah menerima naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama. (5) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak dapat menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya. (6) Berdasarkan pelimpahan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. sekretaris inspektorat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal; c. sekretaris badan; atau d. inspektur; e. direktur; f. kepala pusat; g. kepala biro; h. kepala balai besar; atau i. kepala balai, sesuai dengan kewenangannya meminta persetujuan kepada Pejabat Pimpianan Tinggi Madya untuk penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama. (7) Dalam hal Pejabat Pimpian Tinggi Madya menyetujui penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangannya menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang KERJA SAMA DALAM NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

BAB VIII

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Kedua

Article 34

BAB IX

Article 35

BAB X

Article 36

Article 37

Article 38

BAB XI