PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang KERINGANAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI WAJIB BAYAR PELAKU USAHA KEHUTANAN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERMEN Nomor 21 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara. 3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara. 4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. 5. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya. 6. Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan. 7. Keringanan PNBP adalah bentuk fasilitasi pemerintah terhadap wajib bayar dalam memenuhi kewajiban PNBP yang disebabkan adanya hambatan berupa keadaan diluar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar sehingga dapat memudahkan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya. 8. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat data produksi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu. 9. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. 10. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SI-PNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP. 11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan melalui SIPUHH. 12. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan hutan lestari. 15. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi iuran dan penatausahaan hasil hutan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBAYARAN KERINGANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Article 3

Correction

(1) Keringanan PNBP diberikan kepada Wajib Bayar dalam bentuk: a. penundaan; atau b. pengangsuran. (2) Keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNBP berupa PSDH dan/atau DR. (3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha kehutanan terdiri atas: a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; b. Perum Perhutani; atau c. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria: a. tidak memiliki tunggakan PNBP berupa PSDH, DR dan/atau Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan; dan b. mengalami kerugian sebagai akibat terdampak pandemi COVID-19.

Article 4

(1) Permohonan keringanan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar kepada Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengelola PNBP. (2) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. (3) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) bentuk keringanan penundaan atau pengangsuran. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. surat pernyataan tidak memiliki tunggakan PNBP berupa PSDH, DR dan/atau Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan; b. surat pernyataan kerugian akibat terdampak pandemi COVID-19; dan c. dokumen RKT yang belum direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, termasuk di dalamnya jumlah volume dan jenis hasil hutan yang dimohonkan.

Article 5

(1) Berdasarkan permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan telaahan atas permohonan. (2) Direktur menyampaikan hasil telaahan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri konsep persetujuan atau penolakan permohonan. (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengelola PNBP: a. menerbitkan surat persetujuan permohonan keringanan PNBP dalam hal memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan permohonan keringanan PNBP dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

Article 6

(1) Persetujuan permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat berupa: a. keringanan penundaan PNBP; atau b. keringanan pengangsuran PNBP. (2) Keringanan penundaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan. (3) Pemberian keringanan penundaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan. (5) Pemberian keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Article 7

Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan sebagai dasar perhitungan keringanan penundaan atau pengangsuran sesuai realisasi LHP.

Article 8

(1) Berdasarkan realisasi LHP sesuai dengan Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wajib Bayar melakukan pambayaran melalui SI-PNBP. (2) Pembayaran keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. keringanan penundaan PNBP, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penundaan atas seluruh LHP sebelumnya sesuai masa persetujuan; atau b. keringanan pengangsuran PNBP, dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak setiap LHP diterbitkan sesuai masa persetujuan. (3) Pembayaran keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atas setiap LHP. (4) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan penundaan atau pengangsuran PNBP berikutnya pada tahun berjalan setelah melunasi seluruh kewajiban pembayaran keringanan penundaan atau pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB Ketiga

Persetujuan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Article 5

Correction

(1) Berdasarkan permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan telaahan atas permohonan. (2) Direktur menyampaikan hasil telaahan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri konsep persetujuan atau penolakan permohonan. (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengelola PNBP: a. menerbitkan surat persetujuan permohonan keringanan PNBP dalam hal memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan permohonan keringanan PNBP dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

Article 6

(1) Persetujuan permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat berupa: a. keringanan penundaan PNBP; atau b. keringanan pengangsuran PNBP. (2) Keringanan penundaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan. (3) Pemberian keringanan penundaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan. (5) Pemberian keringanan pengangsuran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal diberikan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Article 7

Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan sebagai dasar perhitungan keringanan penundaan atau pengangsuran sesuai realisasi LHP.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang KERINGANAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI WAJIB BAYAR PELAKU USAHA KEHUTANAN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12