PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Article 2

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 8

Correction

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Article 9

Correction

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,dokumentasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 11

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. Biro Kepegawaian dan Organisasi; b. Biro Perencanaan; c. Biro Umum; d. Biro Hukum; e. Biro Keuangan; f. Biro Hubungan Masyarakat;dan g. Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Article 12

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengangkatan pegawai; b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai; c. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. penyiapan pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai; e. penyiapan pengembangan dan pembinaan karir dan manajemen talenta; f. penyiapan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional; g. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; h. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian;dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 14

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. Bagian Administrasi Kepegawaian; b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 15

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan, pengangkatan pegawai, pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, pengembangan karier, manajemen talenta, mutasi, promosi, pemensiunan, pemberhentian, pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai, penilaian kinerja aparatur sipil negara, pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian.

Article 16

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 17

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; c. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; d. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 19

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Article 21

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran, dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Article 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan kerja sama dalam negeri; c. pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 23

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas: a. Bagian Rencana, Program dan Anggaran; b. Bagian Pengelolaan Kinerja; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 25

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 26

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasikinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 28

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Article 30

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB Kedua

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Article 12

Correction

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 13

Correction

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengangkatan pegawai; b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai; c. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. penyiapan pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai; e. penyiapan pengembangan dan pembinaan karir dan manajemen talenta; f. penyiapan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional; g. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; h. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian;dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 14

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. Bagian Administrasi Kepegawaian; b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 15

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan, pengangkatan pegawai, pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, pengembangan karier, manajemen talenta, mutasi, promosi, pemensiunan, pemberhentian, pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai, penilaian kinerja aparatur sipil negara, pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian.

Article 16

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 17

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; c. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana; d. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 19

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan

Article 21

Correction

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran, dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Article 22

Correction

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan kerja sama dalam negeri; c. pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 23

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas: a. Bagian Rencana, Program dan Anggaran; b. Bagian Pengelolaan Kinerja; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Article 25

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 26

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasikinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 28

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Keempat

Article 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga