PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-22-men-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor per-22-men-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 145), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 14

Correction

(1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dengan menggunakan Form 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan. (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan. (4) Apabila hasil seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dinyatakan diterima, PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan tugas belajar kepada pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan: a. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan pertama kali, dibuat dengan menggunakan Form 6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; f. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program, untuk tugas belajar di dalam negeri; g. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk tugas belajar di luar negeri; h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan; i. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; j. surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani PNS yang bersangkutan; k. surat keterangan yang dibuat dengan menggunakan Form 7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berisi pernyataan: 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana; 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah. (5) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I. (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut. (7) Kepala Badan berdasarkan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan. (8) Dalam melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan dapat membentuk Tim Seleksi yang melibatkan sekretariat unit kerja eselon I. (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk tugas belajar di dalam negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian. (10) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk tugas belajar di luar negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga untuk dimintakan persetujuan tugas belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara. (11) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (12) Berdasarkan persetujuan tugas belajar ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga menyampaikan surat persetujuan penugasan ke luar negeri dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan, dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian. (13) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (12), Kepala Biro Kepegawaian melakukan verifikasi berkas usulan tugas belajar dan menyiapkan konsep Surat Keputusan Tugas Belajar. (14) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan sebelum pelaksanaan tugas belajar. 9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (11) diubah serta penambahan 1 (satu) huruf pada ayat (2) menjadi huruf d, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor per-22-men-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 4

Article 5

Article 8

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14

Article 18

Article 19A

Article 20

Article 21

Article 23

Article II