PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012 tentang SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

PERMEN Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN SHTI

Article 6

Correction

(1) Menteri memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten. (2) Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompoten dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal. (3) Otoritas Kompeten Lokal terdiri dari: a. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian; dan b. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah. (4) Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Article 7

Penetapan Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berdasarkan kriteria: a. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian: 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 2) terdapat UPI; 3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai; 4) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; dan 5) terdapat Pengawas Perikanan. b. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah: 1) lokasinya relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian; 2) mempunyai sarana komunikasi yang memadai; 3) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; 4) lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir; dan 5) telah terdapat Pengawas Perikanan.

Article 8

(1) Apabila Otoritas Kompeten Lokal berhalangan, maka penerbitan SHTI dilaksanakan oleh Pejabat Alternate. (2) Pejabat Alternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten bersamaan dengan penetapan Otoritas Kompeten Lokal. (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Alternate harus memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

Article 9

(1) Dalam pelaksanaan sertifikasi hasil tangkapan ikan, Otoritas Kompeten berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai kewenangan: a. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI; b. melakukan notifikasi, antara lain: nama, specimen, Otoritas Kompeten dan Otoritas Kompeten Lokal penerbit SHTI dan perubahannya, Pejabat Alternate, dan perubahan SHTI; dan/atau c. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI. (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menyampaikan hasilnya kepada Otoritas Kompeten.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN SHTI

Article 10

Correction

Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI-Lembar Awal; b. fotokopi Identitas Pemohon; c. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan f. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

Article 11

(1) Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: a. nama kapal; b. nomor dan masa berlaku SIPI; c. jenis alat penangkapan ikan; d. tanggal dan daerah penangkapan; e. pelabuhan pangkalan; dan f. jenis dan berat ikan. (2) Bentuk dan format laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: a. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal; b. SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; c. Log book penangkapan ikan; dan d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB). (2) Bentuk dan format SKPI sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan: a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal. (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Awal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi SHTI-Lembar Awal; b. draft SHTI-Lembar Turunan; c. fotokopi Identitas Pemohon; d. bukti pembelian ikan; e. packing list invoice dari perusahaan; dan f. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan. (2) Otoritas Kompeten Lokal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan. (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan; b. fotokopi Identitas Pemohon; c. bukti pembelian ikan; d. packing list invoice dari perusahaan; e. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan; f. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan g. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal. (2) Ketentuan mengenai laporan hasil verifikasi pendaratan ikan dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan. (4) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Impor, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI- Impor; b. sertifikat hasil tangkapan Negara asal ikan; c. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi; d. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dan e. fotokopi Identitas Pemohon. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Impor. (3) Bentuk dan format SHTI-Impor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

(1) Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan di ekspor ke Uni Eropa, Otoritas Kompeten Lokal dapat melakukan pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait. (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Pengawas Perikanan dan petugas yang menangani pengolahan dan pemasaran ikan.

Article 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian SHTI-Lembar Awal, SHTI-Lembar Turunan, SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, dan SHTI-Impor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012 tentang SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23