PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-12-men-2011 Tahun 2011 tentang HASIL PERIKANAN DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DARI NEGARA JEPANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor per-12-men-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN

Article 2

Correction

(1) Setiap hasil perikanan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) bidang Mutu dari instansi/lembaga yang berwenang di negara asal dan memuat pernyataan bahwa hasil perikanan bebas dari zat radioaktif; b. dilengkapi Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten di negara asal; c. dilampirkan hasil uji laboratorium dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang masuk, bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, dan kontaminan, serta bahan kimia berbahaya lainnya sesuai dengan persyaratan Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau ketentuan lain yang ditetapkan; d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang label dan iklan pangan; e. dilakukan penggelasan (glazing) maksimal 20 (dua puluh) persen untuk hasil perikanan dalam bentuk beku; dan f. dilengkapi sertifikat Good Aquaculture Practices (GAP) untuk hasil perikanan budidaya. (2) Pernyataan bahwa hasil perikanan bebas dari zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga berupa sertifikat bebas zat radioaktif yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di Negara Jepang. (3) Hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan analisis risiko importasi ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk ikan nonkonsumsi wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Article 3

(1) Setiap sarana produksi budidaya ikan yang berupa obat ikan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di Negara Jepang yang berupa: a. Certificate of Origin (CoO); b. Certificate of Free Sale; c. Certificate of Analysis; dan d. Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP). (2) Setiap sarana produksi budidaya ikan yang berupa pakan ikan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib dilengkapi dengan: a. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah Negara Jepang yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di Negara Jepang; b. Certificate of Analysis dari lembaga pemerintah/swasta yang berkompeten di Negara Jepang; c. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan/atau distributor; dan d. Surat keterangan dari pemerintah atau lembaga independen di Negara Jepang yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan atau dapat meningkatkan pertumbuhan ikan secara optimal serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. (3) Selain dilengkapi dengan sertifikat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sarana produksi budidaya ikan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib dilengkapi dengan sertifikat bebas zat radioaktif. (4) Sertifikat bebas zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di Negara Jepang.

Article 4

Hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang berasal dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau b. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar, Ngurah Rai di Denpasar.

Article 5

(1) Dalam hal hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang berasal dari Negara Jepang diduga terkontaminasi zat radioaktif, maka Pengawas Mutu Otoritas Kompeten dapat melakukan pengambilan sampel. (2) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk dilakukan pengujian. (3) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab importir.

Article 6

(1) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan tersebut mengandung zat radioaktif, maka wajib direekspor ke Negara Jepang. (2) Reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab importir.

Article 7

(1) Hasil perikanan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dan dikirim melalui negara ketiga, wajib disertai Pernyataan bebas zat radioaktif yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten/lembaga yang berwenang di Negara Jepang yang merupakan bagian dari Health Certificate di bidang karantina ikan dan Health Certificate di bidang mutu atau berupa sertifikat bebas zat radioaktif yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di Negara Jepang. (2) Sarana produksi budidaya ikan dari Negara Jepang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dan dikirim melalui negara ketiga, wajib disertai sertifikat bebas zat radioaktif yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di Negara Jepang.

Peraturan Menteri Nomor per-12-men-2011 Tahun 2011 tentang HASIL PERIKANAN DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DARI NEGARA JEPANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9