PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-11-men-2011 Tahun 2011 tentang INSTALASI KARANTINA IKAN

PERMEN Nomor per-11-men-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN

Article 7

Correction

(1) Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan: a. sarana dan bahan pemeriksaan; b. sarana pengasingan dan pengamatan; c. sarana perlakuan; d. sarana penahanan; e. sarana pemusnahan; dan f. sarana pendukung lainnya. (2) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruang, bahan dan alat pemeriksaan parasit, bakteri, virus, dan mikotik. (3) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak/akuarium atau wadah/tempat untuk menampung media pembawa, ruang/wadah berpendingin, alat ukur kualitas air, alat ukur suhu, bak/wadah penampungan dan peresapan limbah dan sarana pengelolaan air limbah. (4) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bak/akuarium atau wadah, alat, dan bahan/obat untuk perlakuan. (5) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bak/akuarium atau wadah, alat, bahan dan ruangan untuk penahanan media pembawa. (6) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa tempat pembakaran limbah (incenerator), alat untuk sterilisasi (autoclave), bahan sucihama (desinfektan), tempat/lahan penimbunan, perendaman dan pembakaran. (7) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa gudang dan sarana transportasi.

Article 8

(1) Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dilengkapi dengan: a. sarana pengasingan dan pengamatan; b. sarana perlakuan; c. sarana pemusnahan; dan d. sarana pendukung lainnya. (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bak/akuarium atau wadah/tempat untuk menampung media pembawa, ruang/wadah berpendingin, alat ukur kualitas air, alat ukur suhu, bak/wadah penampungan dan peresapan limbah dan sarana pengelolaan air limbah. (3) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak/akuarium atau wadah, alat, dan bahan/obat untuk perlakuan. (4) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat pembakaran limbah (incenerator), alat untuk sterilisasi (autoclave), bahan sucihama (desinfektan), tempat/lahan penimbunan, perendaman dan pembakaran. (5) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gudang dan sarana transportasi.

Article 9

Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum, selain harus dilengkapi dengan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perikanan dan/atau biologi.

Article 10

(1) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jenis media pembawa, tujuan dan metode pemeriksaan. (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jenis media pembawa. (3) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jenis media pembawa dan metoda perlakuan. (4) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disesuaikan dengan bentuk dan jenis media pembawa. (5) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jenis, jumlah media pembawa, dan metode pemusnahan. (6) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 8 ayat (1) huruf d disesuaikan dengan jenis dan jumlah media pembawa.

Article 11

Suatu tempat dapat ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan selain dilengkapi dengan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memenuhi kelayakan teknis yang meliputi: a. bebas dari banjir dan berdrainase baik; b. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik; dan c. mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat.

Article 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

MEKANISME

Article 13

Correction

(1) Suatu tempat milik Pemerintah yang telah dilengkapi dengan sarana dan memenuhi kelayakan teknis dapat ditetapkan oleh Kepala Badan sebagai instalasi karantina ikan. (2) Penetapan instalasi karantina ikan milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenisnya.

Article 14

Correction

(1) Suatu tempat milik perorangan atau badan hukum yang telah dilengkapi dengan sarana dan memenuhi kelayakan teknis dapat ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Pusat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi identitas pemohon untuk pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan untuk pemohon badan hukum; b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sesuai dengan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan; c. Surat Keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, untuk pemohon perorangan atau badan hukum; dan d. Peta daerah lokasi dan gambar tata letak (lay out) bangunan. (3) Kepala Badan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon. (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. Persetujuan, apabila dokumen persyaratan lengkap dan telah sesuai; atau b. Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap. (5) Permohonan penetapan instalasi karantina ikan yang telah mendapatkan surat persetujuan selanjutnya dilakukan penilaian terhadap sarana dan kelayakan teknis oleh Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan. (6) Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan terdiri dari unsur pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan pejabat lain yang mempunyai keahlian untuk melakukan penilaian instalasi karantina ikan. (7) Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan melakukan penilaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Badan. (8) Berdasarkan hasil penilaian sarana dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan: a. keputusan penetapan instalasi karantina ikan, apabila sarana dan kelayakan teknis dinyatakan layak; atau b. surat penolakan penetapan instalasi karantina ikan, apabila sarana dan kelayakan teknis dinyatakan tidak layak. (9) Penetapan instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan jenisnya.

Article 15

(1) Keputusan penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (8) huruf a memuat: a. NPIKI; b. nama pemilik instalasi karantina ikan; c. alamat instalasi karantina ikan; d. jenis instalasi karantina ikan dan peruntukannya; e. kapasitas/volume; dan f. masa berlaku. (2) Bentuk dan format penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

Kepala UPT, perorangan, atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan wajib menjaga konsistensi peruntukan, sarana, dan kelayakan teknis instalasi karantina ikan.

BAB VII

SANKSI

Article 22

Correction

Kepala UPT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

Correction

(1) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan penetapan instalasi karantina ikan; atau c. pencabutan penetapan instalasi karantina ikan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh Kepala Badan.

Article 24

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan kepada perorangan atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan yang tidak memenuhi kewajibannya paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan.

Article 25

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan kepada: a. perorangan atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya; atau b. perorangan atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Pembekuan penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak sanksi dijatuhkan.

Article 26

Sanksi administratif berupa pencabutan penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan penetapan instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah berakhir, perorangan atau badan hukum pemilik instalasi karantina ikan tidak melaksanakan kewajibannya.

Peraturan Menteri Nomor per-11-men-2011 Tahun 2011 tentang INSTALASI KARANTINA IKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB II

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB X

Article 29

BAB XI

Article 30

BAB XII

Article 31

Article 32