PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-2012 Tahun 2012 tentang KEWAJIBAN TAMBAHAN KARANTINA IKAN

PERMEN Nomor per-10-men-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu. 2. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 3. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut HPI Tertentu adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK. 4. Kewajiban Tambahan adalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, pengiriman media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, dan pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, selain persyaratan wajib karantina ikan, yang ditetapkan oleh Pemerintah. 5. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. 6. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 7. Office International des Epizooties, yang selanjutnya disingkat OIE, adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia. 8. Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan dan produk perikanan.

(1) Dalam hal media pembawa berasal dari negara yang tidak bebas dari HPIK dan/atau HPI Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, maka harus memenuhi kewajiban tambahan yang terdiri atas: a. surat keterangan dari lembaga yang berkompeten yang memuat pernyataan bahwa: 1) negara asal telah memiliki program manajemen penyakit; dan 2) media pembawa berasal dari zona yang dalam 2 (dua) tahun terakhir bebas dari HPIK dan HPI Tertentu berdasarkan hasil surveilans; dan b. laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening HPIK dan HPI Tertentu di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. (2) Dalam hal media pembawa merupakan inang antara atau carrier HPIK atau HPI Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka harus memenuhi kewajiban tambahan yang berupa laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening HPIK dan HPI Tertentu di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, ELISA, dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. (3) Dalam hal media pembawa melakukan transit di negara yang tidak bebas HPIK dan/atau HPI Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, maka harus memenuhi kewajiban tambahan yang berupa larangan diturunkannya media pembawa tersebut dari alat angkut yang dibuktikan dengan Surat Muat Udara atau Bill of Loading. (4) Dalam hal media pembawa merupakan induk, calon induk, atau benih hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, maka harus memenuhi kewajiban tambahan yang terdiri atas: a. Sertifikat Bebas dari Penyakit Spesifik (Specific Pathogen Free/SPF) atau Resisten terhadap Penyakit Spesifik (Specific Pathogen Resistant /SPR); dan b. laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening HPIK dan HPI Tertentu di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, ELISA, dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. (5) Dalam hal media pembawa merupakan obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, maka harus memenuhi kewajiban tambahan sesuai dengan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan.

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-2012 Tahun 2012 tentang KEWAJIBAN TAMBAHAN KARANTINA IKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16