PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 89-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

PERMEN Nomor 89-permen-kp-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

(1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Dewan Penyantun; c. Senat; d. Satuan Pengawas Internal; e. Satuan Penjaminan Mutu; f. Subbagian Umum; g. Program Studi; h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; i. Pusat Pembinaan Karakter; j. Unit Penunjang; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. (2) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Article 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu direktur. (2) Pembantu direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Article 7

(1) Pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. (2) Pembantu direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur.

Article 8

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.

Article 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Article 10

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur.

Article 11

(1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur. (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Article 12

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang ketatausahaan. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Article 13

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur. (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpin oleh ketua. (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pendidikan vokasi dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris.

Article 14

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur. (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpin oleh kepala. (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi unit, serta evaluasi dan pelaporan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh sekretaris.

Article 15

(1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur. (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (3) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan urusan administrasi pusat. (4) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Unit Bimbingan dan Konseling Taruna; b. Unit Asrama; dan c. Unit Olahraga dan Seni. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh sekretaris.

Article 16

(1) Unit Bimbingan dan Konseling Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna. (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi. (3) Unit Olahraga dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam rangka meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran taruna.

Article 17

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Unit Perpustakaan; b. Unit Laboratorium; c. Unit Teknologi Informatika; d. Unit Praktik Kerja; e. Unit Sertifikasi; Dan f. Unit Kesehatan. (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh pembantu direktur. (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala.

Article 18

(1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan. (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai. (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan program studi. (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana serta pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi. (6) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana serta pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Article 19

Pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Article 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai direktur dan pembantu direktur, dewan penyantun, senat, satuan pengawas internal, satuan penjaminan mutu, subbagian umum, program studi, unit penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, pusat pembinaan karakter, unit penunjang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA KERJA

Article 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Article 24

Direktur menyampaikan laporan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 25

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Article 26

Setiap unsur lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 27

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 28

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 29

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 30

Setiap pimpinan pada unit organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.