PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Article 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Article 2

BAB V

TATA KERJA

Article 11

Correction

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Article 12

Correction

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 13

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Article 14

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 15

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 16

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 17

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

BAB VIII

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25

Article 26

Article 27