PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

PERMEN Nomor 52-permen-kp-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 4. Cara Penanganan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 5. Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB. 6. Supplier adalah unit penanganan dan/atau pengolahan milik badan usaha atau perorangan/kelompok yang memiliki izin usaha, yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan. 7. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. 8. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi. 9. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, asesmen dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku. 10. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 13. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CPIB DI SUPPLIER

Article 2

Correction

(1) Setiap Supplier hasil perikanan wajib menerapkan dan memenuhi CPIB yang terdiri dari persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (Standard Sanitation Operating Procedure) dan Good Manufacturing Practices). (2) Terhadap Supplier hasil perikanan yang telah menerapkan dan memenuhi CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat CPIB. (3) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan atas nama Otoritas Kompeten.

Article 3

(1) Untuk memperoleh Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Supplier menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. NIB; dan b. panduan penerapan CPIB yang telah divalidasi oleh Pelaku Usaha. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala UPT menugasi Inspektur Mutu untuk melakukan Inspeksi terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Supplier. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala UPT menyampaikan kepada Supplier untuk melengkapi persyaratan.

Article 4

(1) Inspektur Mutu menyampaikan laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Kepala UPT. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menerbitkan: a. Sertifikat CPIB, dalam hal hasil Inspeksi telah sesuai; atau b. Surat penolakan penerbitan Sertifikat CPIB disertai dengan alasan, dalam hal hasil Inspeksi tidak sesuai. (3) Bentuk dan Format Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat CPIB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Sertifikat CPIB yang diterbitkan atau Surat penolakan penerbitan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Article 6

Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

Peraturan Menteri Nomor 52-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13