Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang USAHA PENGOLAHAN IKAN

(1) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi: a. penggaraman/pengeringan Ikan; b. pengasapan/pemanggangan Ikan; c. pembekuan Ikan; d. pemindangan Ikan; e. peragian/fermentasi Ikan; f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi; g. pendinginan/pengesan Ikan; h. pengalengan Ikan; i. pengolahan rumput laut; j. pembuatan minyak Ikan; k. kecap Ikan; l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau m. pengolahan dan pengawetan lainnya. (2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara: a. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau b. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Pembuatan minyak Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.

Kecap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan.

Pengolahan kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

Pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

Perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan berupa: a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (2) Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar; dan b. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil. (3) Jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi dan jenis usaha pengalengan Ikan untuk skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki izin usaha industri. (4) Jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki: a. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan; atau b. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan. (5) Kriteria Usaha Pengolahan Ikan dengan skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penerbitan izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing. (2) Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri. (3) Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.

(1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha nonperseorangan. (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. perusahan umum; c. perusahan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer; i. persekutuan firma; dan j. persekutuan perdata.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

(1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS. (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS; b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen; c. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

(1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada Menteri atau gubernur: a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif diterbitkan. (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (4) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif. (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. (6) Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (7) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

(1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada bupati/wali kota: a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan. (2) Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP. (3) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif. (4) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. (5) Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (6) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan berupa: a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (2) Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar; dan b. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil. (3) Jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi dan jenis usaha pengalengan Ikan untuk skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki izin usaha industri. (4) Jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki: a. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan; atau b. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan. (5) Kriteria Usaha Pengolahan Ikan dengan skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penerbitan izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing. (2) Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri. (3) Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.

(1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha nonperseorangan. (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. perusahan umum; c. perusahan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer; i. persekutuan firma; dan j. persekutuan perdata.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

(1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS. (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan: a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS; b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen; c. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

(1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada Menteri atau gubernur: a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif diterbitkan. (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan. (4) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif. (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. (6) Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (7) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

(1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada bupati/wali kota: a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan. (2) Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP. (3) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif. (4) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. (5) Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (6) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan berlaku efektif diterbitkan. (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki TDU-PHP wajib memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak TDU-PHP berlaku efektif diterbitkan. (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaikan atau penyimpangan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP; dan c. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP. (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut- turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (7) Pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban. (8) Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-HP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban. (9) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat: a. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta teknologi yang digunakan; b. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan yang meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi; c. penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d. asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan, dan wilayah pemasaran yang meliputi prosentase penggunaan Bahan Baku, pasokan Bahan Baku dan mitra usaha. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; dan b. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). (3) Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU- PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya. (4) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana Pengolahan Ikan, teknik Pengolahan Ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN- KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN DENGAN KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA NO KODE KELOMPOK 1 10211 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan 2 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan 3 10213 Industri Pembekuan Ikan 4 10214 Industri Pemindangan Ikan 5 10215 Industri Peragian/Fermentasi Ikan 6 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi 7 10217 Industri Pendinginan/Pengesan Ikan 8 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan 9 10221 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng 10 10222 Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng 11 10291 Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya 12 10292 Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya 13 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya 14 10294 Industri Pemindangan Biota Air Lainnya 15 10295 Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya 16 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya 17 10297 Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya 18 10298 Industri Pengolahan Rumput Laut 19 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya 20 10414 Industri Minyak Ikan 21 10771 Industri Kecap 22 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN IKAN KOP SURAT USAHA PENGOLAHAN IKAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN IKAN 1. Data Pemilik: 2. Kapasitas Terpasang: 3. Jenis Sarana dan Prasarana serta Teknologi yang Digunakan: a. Jenis dan Kapasitas/Jumlah Sarana dan Prasarana: NO JENIS SARANA DAN PRASARANA KAPASITAS/JUMLAH Bangunan 1. 2. 3. Mesin dan Peralatan 1. 2. 3. b. Teknologi yang Digunakan (manual/semimekanik/mekanik): 1) ... 2) ... 3) ... 4. Perkembangan Usaha Pengolahan Ikan: a. Omzet (Rp/bulan): b. Nilai Taksiran Seluruh Barang Modal yang Dimiliki: 1) Tanah : Rp...... 2) Gedung : Rp...... 3) Mesin : Rp...... 4) Kendaraan : Rp...... 5) Lain-Lain : Rp..... c. Kapasitas: 1) Kapasitas Produksi: ... ton/6 bulan/tahun 2) Kapasitas Terpasang: ... ton/6 bulan/tahun 5. Pengunaan Tenaga Kerja: a. Jumlah Hari Kerja per Tahun: ... hari b. Tenaga Kerja: 1) INDONESIA Tetap Tidak Tetap Pria Wanita Pria Wanita 2) Asing Tetap Tidak Tetap Pria Wanita Pria Wanita 6. Asal Bahan Baku, Jenis, dan Volume Ikan serta Jenis dan Volume Produk yang Dihasilkan: a. Asal Bahan Baku, Jenis dan Volume Ikan: 1) Lokal/Domestik: a) % terhadap Total Bahan Baku: … % b) Pasokan Bahan Baku: Jenis Ikan Asal Bahan Baku (Kab/Kota/Pelabuhan) Volume (kg/ton) (per bulan) 2) Impor: a) % terhadap Total Bahan Baku: … % b) Pasokan Bahan Baku: Jenis Ikan Asal Bahan Baku (Negara Asal) Volume (kg) (per bulan) b. Produksi: Jenis Produk Volume (kg/ton) (per bulan) Tujuan Pasar 1. Kabupaten/Kota (ton/bulan) 2. Negara Tujuan (ton/bulan) 1. Kabupaten/Kota (ton/bulan) 2. Negara Tujuan (ton/bulan) 7. Mitra Usaha (sebutkan nama perusahaan (industri/UMKM) dan Kemitraan dalam hal apa. a. (nama perusahaan industri/UMKM), Hal: (kemitraan dalam hal) b. …, Hal: … c. …, Hal: … Tempat, tanggal Pemilik/Penanggung Jawab Ttd (Nama Jelas) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO