PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 48-permen-kp-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian. 11. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Article 15

Correction

(1) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijabat oleh kepala dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan. (2) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. Pegawai Negeri Sipil; b. paling rendah menduduki jabatan administrator atau pejabat fungsional tertentu; c. memiliki integritas; d. memiliki disiplin; e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; h. menguasai peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; i. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara; dan k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP). (3) Pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. Pegawai Negeri Sipil; b. paling rendah menduduki jabatan pengawas pada bagian yang membidangi keuangan, diutamakan jabatan administrator yang membidangi keuangan; c. memiliki integritas; d. memiliki disiplin; e. tidak menduduki jabatan sebagai KPA/PPK; f. menguasai peraturan perundang-undangan bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara; g. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; h. sehat jasmani dan rohani; i. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; j. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP). (4) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. Pegawai Negeri Sipil; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I – II/b; c. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; d. memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT); e. memiliki integritas; f. memiliki disiplin; g. sehat jasmani dan rohani; h. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; i. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan j. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Peraturan Menteri Nomor 48-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25