PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

PERMEN Nomor 47 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 1

Pengusulan

Article 8

Correction

(1) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. Pelaku Usaha; d. kelompok masyarakat; e. lembaga penelitian nonpemerintah; f. lembaga pendidikan; dan/atau g. lembaga swadaya masyarakat. (2) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Pengusulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan profil calon Kampung Perikanan Budidaya yang memuat: a. nama calon Kampung Perikanan Budidaya; b. persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan c. peta lokasi lahan/perairan terkini yang dibuat berdasarkan kaidah pembuatan peta dan paling sedikit memuat batas koordinat dan menggambarkan lokasi kegiatan perikanan budidaya.

Article 9

(1) Berdasarkan pengusulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi dan kebenaran usulan dengan profil calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen; dan b. survei lapangan. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. sesuai dan/atau benar; atau b. tidak sesuai dan/atau tidak benar. (5) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimakud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Article 10

(1) Dalam hal hasil verifikasi usulan calon Kampung Perikanan Budidaya sesuai dan/atau benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis hasil verifikasi tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan. (2) Dalam hal hasil verifikasi usulan calon Kampung Perikanan Budidaya tidak sesuai dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, Direktur Jenderal menyampaikan kembali usulan calon Kampung Perikanan Budidaya kepada pengusul.

BAB 2

Verifikasi

Article 9

Correction

Article 10

Article 11

(1) Menteri berdasarkan penyampaian hasil verifikasi usulan calon Kampung Perikanan Budidaya dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) MENETAPKAN Kampung Perikanan Budidaya. (2) Penetapan Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama Kampung Perikanan Budidaya; dan b. lokasi. (3) Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 12

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan program Kampung Perikanan Budidaya, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian mendukung program Kampung Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: a. aspek teknis; b. aspek sosial; c. aspek ekonomi; dan d. aspek lingkungan. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan aspek yang langsung berhubungan dengan proses Pembudidayaan Ikan yang parameternya paling sedikit meliputi: a. ketersediaan sarana perikanan budidaya berupa sumber benih dan sumber pakan; b. ketersediaan prasarana perikanan budidaya berupa akses jalan, transportasi, dan sumber air; c. kejelasan status kepemilikan lahan; d. memiliki komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan dan/atau bernilai ekonomi tinggi; e. adanya lahan dan/atau wadah Pembudidayaan Ikan yang sedang dioperasionalkan saat ini; f. tersedianya sarana produksi pendukung berupa obat-obatan dan laboratorium; g. tersedianya sarana pendukung lainnya paling sedikit berupa cold storage dan/atau unit pengolahan Ikan sesuai dengan jenis komoditas Ikan yang dibudidayakan; h. teknologi Pembudidaya Ikan yang digunakan; dan i. potensi lahan/perairan yang potensial untuk budidaya perikanan. (3) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan dampak hubungan antar manusia yang parameternya paling sedikit meliputi: a. kelembagaan masyarakat berupa: 1) kelembagaan Pembudi Daya Ikan; dan/atau 2) kelembagaan pengolah dan pemasar Ikan. b. jumlah Pembudi Daya Ikan; c. pekerjaan utama masyarakat sebagai Pembudi Daya Ikan; dan d. potensi konflik sosial. (4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan aspek yang berkaitan dengan pendapatan dari Pembudi Daya Ikan, masyarakat sekitar, maupun daerah, yang parameternya paling sedikit meliputi: a. volume produksi; b. nilai produksi; c. potensi dan akses pasar; dan d. akses permodalan/pembiayaan. (5) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan aspek nonsosial yang berkaitan dengan dampak interaksi antara kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan kegiatan nonpembudidayaan Ikan dan kondisi lingkungan sekitarnya, yang parameternya paling sedikit meliputi: a. potensi gangguan dari pencemaran ke atau dari lokasi budidaya; dan b. potensi gangguan dari rawan bencana.

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 3

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16