PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan atau diploma empat, magister terapan, dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Tahun akademik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Peserta Didik baru.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu.
(4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara lain melalui tatap muka, daring e-learning, responsi, tutorial, seminar, praktikum, kunjungan lapangan, pemagangan, dan ujian.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
(1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
(2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
a. beban studi Peserta Didik;
b. beban kerja Dosen;
c. pengalaman belajar; dan
d. beban penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(1) Kurikulum Politeknik Ahli Usaha Perikanan dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
(2) Kurikulum terdiri atas kompetensi umum dan kompetensi khusus yang berisi bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
(3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
(4) Ketentuan mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
(1) Penilaian hasil belajar di Polteknik Ahli Usaha Perikanan merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Peserta Didik.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk:
a. ujian;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. kehadiran.
(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui
a. ujian tengah semester;
b. ujian akhir semester; dan/atau
c. ujian akhir program studi.
(4) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ujian karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan.
(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas:
a. terstruktur;
b. mandiri; dan/atau
c. kelompok.
(6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
(7) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
a. huruf A setara dengan nilai 4,0 (empat koma nol);
b. huruf AB setara dengan nilai 3,5 (tiga koma lima);
c. huruf B setara dengan nilai 3,0 (tiga koma nol);
d. huruf BC setara dengan nilai 2,5 (dua koma lima);
e. huruf C setara dengan nilai 2,0 (dua koma nol);
f. huruf D setara dengan nilai 1,0 (satu koma nol); dan
g. huruf E setara dengan nilai 0 (nol).
(8) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
(9) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang di persyaratkan dan berhasil mempertahankan karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan melalui ujian akhir program studi.
(2) Peserta Didik dalam membuat karya ilmiah praktik akhir atau tesis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibimbing oleh Dosen pembimbing.
(3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah semua persyaratan akademis terpenuhi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya ilmiah praktik akhir bagi Taruna atau tesis bagi mahasiswa magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jika memiliki nilai ujian akhir program studi paling rendah B.
(2) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (cumlaude) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
(2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
(3) Ketentuan mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar.
(2) Selain Bahasa INDONESIA sebagimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
(1) Penerimaan Peserta Didik Politeknik Ahli Usaha Perikanan diselenggarakan melalui seleksi dengan mengacu kepada pedoman penerimaan Peserta Didik.
(2) Ketentuan mengenai pedoman penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
(1) Penyelenggaraan penelitian Politeknik Ahli Usaha Perikanan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
(3) Penyelenggaraan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi.
(4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai karya inovasi teknologi, bahan ajar untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar, dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.
(5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Peserta Didik dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
(6) Kegiatan penelitian dapat juga dilakukan oleh Taruna atau mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen.
(7) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.
(1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
(5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
(6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.
(7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur.
(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan menjunjung tinggi etika akademik.
(2) Sivitas Akademika Politeknik Ahli Usaha Perikanan terikat dalam kode etik yang mewajibkan untuk:
a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) di atur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
(1) Anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
(2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap anggota Sivitas Akademika berupaya agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
(4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Tenaga ahli dari luar Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan Akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Direktur.
(1) Lulusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
(2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Sarjana Terapan Perikanan yang disingkat S.Tr.Pi., untuk lulusan sarjana terapan atau diploma empat;
dan
b. Magister Terapan Perikanan yang disingkat M.Tr.Pi., untuk lulusan magister terapan.
(3) Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.
(4) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.
(1) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) dapat dicabut dalam hal:
a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran;
b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau
c. terjadi plagiarisme.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
(1) Peserta Didik lulusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi diberikan penghargaan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.
(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. berprestasi luar biasa dan diakui peranannya dalam pembangunan kelautan dan perikanan; dan/atau
b. berprestasi di bidang ilmu dan teknologi terapan kelautan perikanan, serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.