PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 19

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………….. Pangkat/Golongan : …………………….. Jabatan : …………………….. Dalam rangka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) ………………….. (nama jabatan dan unit organisasi Eselon I), dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. tetap melaksanakan tugas dan kewajiban saya pada jabatan definitif sebagai ……………………………. (nama jabatan dan unit organisasi Eselon I) 2. dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.): a. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; b. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; c. menjaga kerahasiaan jabatan dan organisasi; d. menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas; dan e. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan melaksanakan tugas secara konsisten. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. …………..,…………………………. Mengetahui Yang Membuat Pernyataan, (pejabat yang menugaskan) (pejabat Pelaksana Tugas) …………………………………. ………………………………………. NIP. NIP. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KOP GARUDA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS NOMOR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan tetap, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. …; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan 1yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Tugas ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Tugas ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN B. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI KOP UNIT KERJA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS NOMOR PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI,*) Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan tetap, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ...; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Tugas ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Tugas ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. Nama Jabatan yang menunjuk Nama pejabat yang menunjuk NIP. ….. *) pilih yang sesuai MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOP GARUDA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN NOMOR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan sementara, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Harian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ...; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Harian ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN NOMOR PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI, *) Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan sementara, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Harian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ....; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Harian ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. Nama Jabatan yang menunjuk Nama Pejabat yang menunjuk NIP. ….. *) pilih yang sesuai MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19