PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2013 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH EARLY MORTALITY SYNDROME ATAU ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE

PERMEN Nomor 43-permen-kp-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah Early Mortality Syndrome atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1514), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

(1) Setiap orang dilarang memasukkan udang dan pakan alami yang berasal dari negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah Early Mortality Syndrome atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis udang Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, dan Penaeus chinensis, termasuk telur, larva, calon induk, dan induk, baik berupa udang hidup, udang segar, maupun udang beku. (3) Pakan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cacing, baik hidup, segar, maupun beku. (4) Negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. China; b. Vietnam; c. Thailand; d. Malaysia; e. Mexico; dan f. India.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction