PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin

PERMEN Nomor 39-permen-kp-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Article 2

BAB III

PROSEDUR PEMULANGAN

Article 5

Correction

Prosedur pemulangan Nelayan INDONESIA terdiri dari: a. koordinasi lintas sektor; dan b. pemulangan dan serah terima Nelayan INDONESIA yang dipulangkan.

Article 6

Correction

Direktur Jenderal setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan koordinasi lintas sektor dengan: a. Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA; b. Perwakilan Republik INDONESIA di negara penangkap Nelayan INDONESIA; dan c. pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Article 7

(1) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terkait dengan: a. informasi penangkapan Nelayan INDONESIA; b. informasi pemulangan Nelayan INDONESIA; dan c. penjemputan Nelayan INDONESIA. (2) Koordinasi dengan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terkait dengan: a. identitas Nelayan INDONESIA yang ditangkap, meliputi nama nelayan, usia nelayan, jabatan nelayan di atas kapal, asal daerah nelayan, dan nomor telepon keluarga nelayan; b. nama kapal Nelayan INDONESIA; c. proses hukum Nelayan INDONESIA, termasuk bantuan advokasi; d. keadaan Nelayan INDONESIA, baik secara fisik maupun mental; dan e. lokasi penahanan dan/atau penampungan Nelayan INDONESIA. (3) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terkait dengan: a. informasi pemulangan Nelayan INDONESIA; b. menghubungi keluarga Nelayan INDONESIA; dan c. serah terima Nelayan INDONESIA.

Article 8

Pemulangan Nelayan INDONESIA setelah mendapat kepastian informasi dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara penangkap Nelayan INDONESIA maka Direktur Jenderal: a. sebelum dilakukan pemulangan Nelayan INDONESIA, melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan Nelayan INDONESIA antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga; b. saat Nelayan INDONESIA di bandara INDONESIA: 1. menjemput Nelayan INDONESIA; dan 2. menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima pemulangan yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11