Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2022 tentang KRITERIA DA...

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. 3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Article 1

Article 2

Correction

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada: a. Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan; dan/atau b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah- daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan, dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria: a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau c. memiliki kandungan lokal yang tinggi. (3) Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN- KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 4

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2022 tentang KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4