PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2022 tentang KAMPUNG NELAYAN MAJU

PERMEN Nomor 34 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN, DAN PENATAAN CALON LOKASI KAMPUNG NELAYAN MAJU

Article 2

Correction

(1) Kampung Nelayan untuk dapat ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Maju harus memenuhi persyaratan: a. mayoritas mata pencaharian kepala keluarga di lokasi Kampung Nelayan tersebut sebagai nelayan; b. lokasi Kampung Nelayan berdekatan dengan Pelabuhan Perikanan atau sentra nelayan dan masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; c. terdapat kelembagaan nelayan yang sudah terbentuk berupa kelompok usaha bersama, koperasi yang memiliki bidang usaha perikanan, perkumpulan kelompok usaha bersama, dan/atau perkumpulan nelayan; dan d. tersedianya tanah milik Pemerintah Daerah/Desa/ Kelurahan untuk sarana dan prasarana publik. (2) Sentra nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

Article 3

Calon lokasi Kampung Nelayan Maju ditetapkan melalui tahapan: a. pengusulan; b. verifikasi; dan c. penetapan.

Article 4

(1) Kampung Nelayan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diusulkan menjadi calon lokasi Kampung Nelayan Maju oleh kepala Desa/lurah. (2) Pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, penyuluh perikanan, atau unit pelaksana teknis direktorat jenderal perikanan tangkap. (3) Pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. profil calon lokasi Kampung Nelayan Maju; b. rencana kebutuhan penataan Kampung Nelayan; c. surat pernyataan kepala Dinas kabupaten/kota yang menyatakan bahwa terdapat kelembagaan nelayan yang sudah terbentuk berupa kelompok usaha bersama, koperasi yang memiliki bidang usaha perikanan, perkumpulan kelompok usaha bersama, dan/atau perkumpulan nelayan; d. sertipikat/bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang akan digunakan untuk sarana dan prasarana publik; dan e. surat pernyataan dari kepala daerah/kepala Desa/lurah bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tanah clean and clear dan bersedia digunakan untuk sarana dan prasarana publik. (5) Profil calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat: a. nama Kampung Nelayan; b. latar belakang, maksud, dan tujuan penataan Kampung Nelayan; dan c. kondisi terkini yang dilengkapi dengan foto dokumentasi, minimal: 1. lingkungan kawasan Kampung Nelayan; 2. kegiatan kelembagaan nelayan yang ada; 3. aktivitas usaha nelayan; dan 4. sarana dan prasarana publik yang tersedia di Kampung Nelayan.

Article 5

(1) Berdasarkan pengusulan calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya: a. sesuai; atau b. tidak sesuai. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Jenderal melakukan survei lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja untuk memeriksa kesesuaian persyaratan dengan kondisi di lapangan, yang hasilnya: a. sesuai; atau b. tidak sesuai. (3) Direktur Jenderal dalam melaksanakan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai atau hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan surat penolakan kepada pemohon, disertai dengan alasan penolakan.

Article 6

(1) Dalam hal hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Maju. (2) Calon lokasi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 7

(1) Calon lokasi Kampung Nelayan Maju yang telah ditetapkan dilakukan penataan untuk menjadi Kampung Nelayan Maju. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan penataan calon lokasi Kampung Nelayan Maju. (3) Penataan untuk menjadi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (4) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersinergi dengan: a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian; b. kementerian/lembaga terkait; c. pemerintah daerah; d. pemerintah Desa; e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau f. badan usaha.

BAB Kedua

Tata Cara Penetapan

Article 3

Correction

Calon lokasi Kampung Nelayan Maju ditetapkan melalui tahapan: a. pengusulan; b. verifikasi; dan c. penetapan.

Article 4

Correction

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2022 tentang KAMPUNG NELAYAN MAJU

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11