PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup

PERMEN Nomor 32-permen-kp-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 544) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Article 7

Correction

(1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang digunakan untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hidup untuk tujuan ekspor wajib melalui Pelabuhan Muat Singgah. (2) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing diizinkan 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dengan ketentuan hanya dapat memuat ikan hidup di 1 (satu) pelabuhan muat singgah untuk setiap kali masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA. (3) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA diizinkan 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup. (4) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah melalui Pelabuhan Muat Singgah dilarang memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain. (6) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Pembudidayaan Ikan dilarang mengangkut: a. ikan hasil Penangkapan Ikan; b. jenis ikan yang dilindungi; dan/atau c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA. (7) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Penangkapan Ikan dilarang mengangkut: a. ikan hasil Pembudidayaan Ikan; b. jenis ikan yang dilindungi; c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA; d. ikan yang ditangkap dengan alat Penangkapan Ikan yang dilarang dan/atau cara Penangkapan Ikan yang dilarang; dan/atau e. ikan yang ditangkap pada zona inti dalam kawasan konservasi perairan. (8) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang tidak melalui Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ikan setelah melalui Pelabuhan Muat Singgah terakhir dan/atau memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI. (9) Proses pemindahan ikan hidup dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing atau ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dilakukan dengan ketentuan: a. hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Muat Singgah; dan b. disaksikan dan dicatat oleh pengawas perikanan, petugas karantina ikan, dan petugas bea cukai. (10) Setiap Orang yang akan melakukan pemindahan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pengawas Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan. 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Article 8

Correction

(1) Menteri mendelegasikan penerbitan izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIKPI-I-PB dan SIKPI-A-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) GT. (3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIKPI-I-PT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) GT. (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran lebih besar dari 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk Setiap Orang yang berdomisili di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing. (5) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan TPKPIH, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT. (6) Penerbitan SIKPI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (7) Penerbitan TPKPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (8) Gubernur menyampaikan laporan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan. (9) Bupati/wali kota menyampaikan laporan TPKPIH yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan TPKPIH yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Article 10

Correction

(1) Setiap Orang yang akan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) GT, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya disertai dengan persyaratan: a. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan berbendera INDONESIA: 1) fotokopi SIUP, Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL), atau Surat Izin Operasional Khusus (SIOPSUS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 2) fotokopi grosse akta, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik; 3) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri; 4) data kapal, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 5) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing); b) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang- barang yang dilarang; c) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Pembudidayaan Ikan; d) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sistem dan sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak kapal perikanan; dan e) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya. 6) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 7) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir. b. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan berbendera asing: 1) fotokopi SIUPAL yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 2) fotokopi surat ukur internasional; 3) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal; 4) fotokopi surat penunjukan keagenan; 5) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri; 6) data kapal, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 7) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing); b) tidak melakukan transhipment di laut; c) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang- barang yang dilarang; d) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP dan CCTV sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Pembudidayaan Ikan; e) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sistem dan sertifikasi HAM pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak Kapal Perikanan; dan f) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya. 8) fotokopi NPWP; dan 9) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir. c. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan Berbendera INDONESIA: 1) fotokopi SIUP, SIUPAL, atau SIOPSUS yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 2) fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku Kapal Perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; 3) fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); 4) data kapal dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 5) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan nelayan; 6) fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal, untuk perusahaan bukan perusahaan perikanan; 7) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: a) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer); b) kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI); c) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; d) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang- barang yang dilarang; e) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sistem dan sertifikasi HAM pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak Kapal Perikanan; g) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); h) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP dan CCTV sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Penangkapan Ikan; dan i) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 8) fotokopi NPWP; dan 9) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu: a. untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, Pelabuhan Muat Singgah dan rencana Pelabuhan Tujuan; b. untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan tujuan ekspor yang menggunakan kapal berbendera INDONESIA: 1) daftar rencana Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, Pelabuhan Muat Singgah, dan rencana Pelabuhan Tujuan di luar negeri; 2) buku Kapal Perikanan; dan 3) daftar Anak Buah Kapal (ABK). c. untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan tujuan ekspor yang menggunakan kapal berbendera asing: 1) rencana Pelabuhan Muat Singgah; 2) rencana Pelabuhan Tujuan di luar negeri; 3) fotokopi paspor dan foto nakhoda ukuran 4X6 (empat kali enam) cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan 4) daftar ABK. d. untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil penangkapan Ikan tujuan ekspor yang menggunakan kapal berbendera INDONESIA: 1) daftar rencana Pelabuhan Muat Singgah dan rencana Pelabuhan Tujuan di luar negeri; dan 2) daftar ABK. (3) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5) atau ayat (1) huruf b angka 7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI. (4) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI. (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan. (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha perikanan tangkap. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Correction

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (3) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada: a. spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup; dan b. grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup tidak sesuai, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai. (6) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya. (7) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan SIKPI disetujui. (8) Bentuk dan format SIKPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas: a. Lampiran III: SIKPI-I-PB untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Pembudidayaan Ikan; b. Lampiran IV: SIKPI–I-PT untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Penangkapan Ikan; dan c. Lampiran V: SIKPI-A-PB untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Pembudidayaan Ikan. 6. Ketentuan Lampiran VI dihapus. 7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 32-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 7

Article 8

Article 10

Article 11

Article 31

Article II