PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PAKAIAN KERJA PEGAWAI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 30-permen-kp-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 4. Pegawai adalah PNS, PPPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Non- PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, yang diserahi tugas dalam suatu jabatan atau tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan. 6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. 8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan. 9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi. 10. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas pemakainya. 11. Pengawas Perikanan adalah PNS yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 12. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya. 13. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikanan wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 16. Direktorat Jenderal adalah unit kerja teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

BAB II

PAKAIAN KERJA

Article 4

Correction

(1) Pakaian Kerja terdiri atas: a. pakaian Dinas; b. pakaian batik; c. PSL; dan d. Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. PDH; b. PDL; dan c. PDU; (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. PDL Pengawas Perikanan; b. PDL Polsus PWP3K; dan c. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan. (4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. PDU Pengawas Perikanan; b. PDU Polsus PWP3K; dan c. PDU Awak Kapal Pengawas Perikanan.

Article 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pakaian kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2) PDL dan PDU yang digunakan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Awak Kapal Pengawas Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib dipakai pada hari Senin dan hari Kamis. (2) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketika Pegawai melakukan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (4) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dipakai dalam kegiatan: a. upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik INDONESIA; b. upacara pelantikan; c. upacara serah terima jabatan; d. upacara penganugerahan tanda kehormatan; e. upacara kenegaraan; f. upacara tabur bunga di laut; g. parade kapal pada kegiatan dan/atau hari besar nasional; h. apel kehormatan dan renungan suci; i. ziarah nasional; j. pertemuan kedinasan di lingkungan Kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri atau yang lebih tinggi; atau k. peresmian kapal atau unit kerja. (5) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Jumat. (6) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pegawai pada acara resmi. (7) Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PAKAIAN KERJA PEGAWAI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11