PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi

PERMEN Nomor 3-permen-kp-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI ZONA INTI

Article 3

Correction

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan proyek strategis nasional.

Article 4

Correction

(1) Berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi perikanan dan kelautan.

Article 5

(1) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kajian perubahan: a. peruntukan dan fungsi zona inti; dan/atau b. kawasan konservasi. (2) Untuk mendukung hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melaksanakan konsultasi publik. (3) Hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang: a. tidak mengubah alokasi ruang untuk kawasan konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Laut atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; atau b. mengubah alokasi ruang untuk kawasan konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Laut atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Article 6

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang tidak mengubah alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a langsung ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang mengubah alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan perubahan kawasan yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis. (3) Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi zona inti ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan hasil penelitian terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. (4) Menteri MENETAPKAN perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Penetapan perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai dasar: a. gubernur melakukan peninjauan kembali Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. Menteri melakukan peninjauan Rencana Zonasi Kawasan Laut dan Rencana Tata Ruang Laut Nasional; atau c. Menteri mengusulkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 3-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8