PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

PERMEN Nomor 28-permen-kp-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Article 2

Correction

(1) Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Article 3

Correction

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV); e. pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) harus: a. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang; b. berusia paling tinggi: 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya. c. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing); d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING)

Article 5

Correction

(1) PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; c. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi/administrator/ pengawas/pelaksana setara eselon V; f. surat persetujuan dari atasan langsung; g. surat keterangan dari kepala unit kerja yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; dan 5. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. (2) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Pimpinan unit kerja melakukan verifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Article 7

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan dibantu oleh tim verifikasi. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Article 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

Article 9

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan MENETAPKAN PNS yang akan mengikuti uji kompetensi.

Article 10

(1) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penetapan Angka Kredit Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan belum kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

Peraturan Menteri Nomor 28-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16