PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 27-permen-kp-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

STANDAR MINIMAL

Article 3

Correction

(1) Untuk terselenggaranya penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pos penyuluhan perikanan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai. (2) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang ditetapkan. (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Article 4

(1) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi: a. sistem informasi penyuluhan; b. alat bantu penyuluhan; c. buku dan hasil publikasi; d. peralatan pembuatan materi penyuluhan; e. pendukung administrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id f. transportasi; g. meubelair; dan h. perlengkapan penunjang. (2) Standar minimal sarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pos penyuluhan perikanan, meliputi: a. peralatan multimedia; dan b. meubelair.

Article 5

(1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, meliputi gedung perkantoran. (2) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan pada pos penyuluhan perikanan, meliputi: a. ruang pertemuan; dan b. ruang perpustakaan mini.

Article 6

(1) Standar minimal prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada kelembagaan di tingkat kecamatan selain gedung perkantoran, berupa prasarana unit percontohan penyuluhan perikanan pada kawasan potensial perikanan. (2) Unit percontohan penyuluhan perikanan pada kawasan potensial perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat percontohan teknologi perikanan sebagai tempat kaji terap teknologi, uji coba teknologi inovatif, penelitian, laboratorium dan klinik penyuluhan dan pengembangan wirausaha perikanan.

Article 7

Rincian standar minimal sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Article 8

Correction

(1) Pemanfaatan sarana sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengakses informasi database penyuluhan perikanan, terbitan hasil-hasil penelitian dan www.djpp.kemenkumham.go.id kaji terap yang terdiri dari penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam. (2) Pemanfaatan sarana alat bantu penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk mendukung proses kegiatan penyuluhan. (3) Pemanfaatan sarana buku dan hasil publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk pengembangan pengetahuan berupa bahan bacaan, terbitan, pustaka, film (dokumenter, succes story), website, dan blog. (4) Pemanfaatan sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak materi penyuluhan baik berupa media tercetak, terdengar, dan tertayang. (5) Pemanfaatan sarana pendukung administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan untuk membantu pelaksanaan pengadministrasian, surat menyurat dan lainnya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. (6) Pemanfaatan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, digunakan untuk kelancaran operasional dan mobilitas penyuluhan. (7) Pemanfaatan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan. (8) Pemanfaatan sarana perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, digunakan untuk kelengkapan penunjang dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Article 9

Pemanfaatan sarana peralatan multimedia dan sarana meubelair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan, dan penyelenggaraan penyuluhan.

Article 10

(1) Pemanfaatan prasarana gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen penyelenggaraan penyuluhan perikanan. (2) Pemanfaatan ruang pertemuan dan ruang perpustakaan mini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk: a. kegiatan pertemuan; b. diskusi penyuluh perikanan dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. tempat melaksanakan proses pembelajaran yang berada di kawasan potensial perikanan.

Article 11

Unit percontohan penyuluhan perikanan di kawasan potensi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk: a. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan Penyuluh Perikanan serta pelaku utama perikanan dan pelaku usaha perikanan; b. menerapkan paket teknologi kelautan dan perikanan; c. meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha; dan d. mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 27-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18