PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

PERMEN Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Article 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan kewenangan kepada: a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas yang berukuran diatas 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT). b. Gubernur untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya. c. Bupati/Walikota untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan.

Article 11

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan Buku Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Buku Kapal Perikanan yang akan diubah; b. jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan harus dilengkapi dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (4) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada dokumen pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai. (7) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

BAB II

Article 3

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

BAB X

Article 26

BAB XIV

Article 27

Article 28