PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 22-permen-kp-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 146) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: a. Nomor PER.23/MEN/2012 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1147); b. Nomor 17/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 572); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 9

Correction

(1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dengan menggunakan Form 2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi/tes masuk Lembaga Pendidikan. (4) Apabila hasil seleksi/tes masuk Lembaga Pendidikan dinyatakan diterima, PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan Izin Belajar kepada pimpinan unit kerja menggunakan Form 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan: a. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan Form 4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan, dibuat dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; f. brosur atau surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja; g. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program; h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan; i. fotokopi hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; j. surat keterangan, dibuat dengan menggunakan Form 6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berisi pernyataan: 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana; 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (5) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk dilakukan evaluasi. (6) Pimpinan Unit Kerja Eselon I berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I meneruskan permohonan kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sesuai dengan persyaratan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS melalui Pimpinan Unit Kerja pengusul. (9) Kepala Badan berdasarkan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan. (10) Dalam melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Badan dapat membentuk Tim Seleksi yang melibatkan Sekretariat Unit Kerja Eselon I. (11) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan. (12) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (13) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya pada semester satu. 3. Ketentuan Form 6 dalam ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Form 7 dalam ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 9

Article 12A

Article II