PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Article 2

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT

Article 5

Correction

(1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan pakar. (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan. (3) Bidang keahlian anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. biologi perikanan; b. reproduksi dan genetika; c. pengkajian stok ikan; d. teknologi/kapasitas penangkapan ikan; e. sosial ekonomi perikanan; f. pengelolaan perikanan; g. pengendalian penangkapan ikan; h. biologi laut; i. ekologi perairan; j. limnologi; k. oseanografi; l. dinamika populasi ikan; m. akustik perikanan; n. penginderaan jauh; o. sistem informasi geografis; dan p. statistik perikanan. (4) Anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang sesuai kebutuhan. (5) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Article 6

(1) Anggota Komnas KAJISKAN diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas saran dan pertimbangan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. (2) Masa tugas anggota Komnas KAJISKAN selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya. (3) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan berdasarkan saran dari ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

Article 7

(1) Komnas KAJISKAN dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari/dan oleh seluruh anggota Komnas KAJISKAN. (2) Tata carfa pemilihan ketua Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komnas KAJISKAN.

Article 8

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN, dibentuk sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh kepala sekretariat. (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Komnas KAJISKAN. (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala pusat yang mempunyai tugas riset di bidang perikanan. (4) Keanggotaan sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. (5) Sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Article 9

(1) Dalam hal anggota Komnas KAJISKAN: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen; atau d. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun, penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir. (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua Komnas KAJISKAN kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16