PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing

PERMEN Nomor 11-permen-kp-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Article 7

Correction

(1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/ Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. surat keterangan sehat dari dokter; c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan; f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (6) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan. (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), untuk PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian menyampaikan usulan penetapan kepada PRESIDEN, disertai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 9

BAB Kesatu

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di Lingkungan Kementerian

Article 7

Correction

Article 8

BAB Kedua

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Article 9

Correction

(1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota. (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. surat keterangan sehat dari dokter; c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan; f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. (4) Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan daftar usulan untuk dimintakan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, dengan dilengkapi: a. data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing. (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS dengan data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota, yang hasilnya berupa pertimbangan teknis. (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing. (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota, disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan. (11) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 13

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 11/PERMEN-KP/2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN SURAT PERNYATAAN Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : ….................................................. NIP : ….................................................. Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : ….................................................. Unit Kerja : ….................................................. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan; 2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan 3. bertanggung jawab dalam menjalani tugas Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …............., …....................... (tempat, tanggal) Yang membuat pernyataan (….........................................) NIP…..................................... B. SURAT KETERANGAN DARI ATASAN LANGSUNG KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama ….......................................... NIP ….......................................... Unit Kerja ….......................................... Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T ….......................................... Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa, Nama : ….................................................. NIP : ….................................................. Unit Kerja : ….................................................. Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : ….................................................. Yang bersangkutan: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan selama ......... tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …............., …....................... (tempat, tanggal) Atasan Langsung/Pimpinan Unit Kerja (….........................................) NIP…..................................... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 11/PERMEN-KP/2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA NOMOR .................................. TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ………......... NIP …………… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 6037); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 128); 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1226); MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: KESATU : mengangkat: a. Nama : ...................................... b. NIP : ...................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................... d. Unit kerja : ..................................... Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan jenjang ................. dengan angka kredit sebesar ……….. (……………) KEDUA : ………………………………………………………………………………**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………...... .................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian 3. instansi yang bersangkutan;*) 4. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*) 6. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI

(1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota. (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. surat keterangan sehat dari dokter; c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan; f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. (4) Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan daftar usulan untuk dimintakan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, dengan dilengkapi: a. data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing. (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi administrasi PNS dengan data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota, yang hasilnya berupa pertimbangan teknis. (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing. (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota, disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan. (11) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 11-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13