PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 10-permen-kp-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Article 2

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Rincian pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri KP dijabarkan dalam Pedoman Teknis oleh Direktur Jenderal yang terkait lingkup Kementerian KP dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri KP Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Article 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri KP Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.