PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PERMEN Nomor 9 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

EFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Article 3

Correction

(1) Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, NPHR, dan teknologi pembangkit. (2) PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan. (3) Besaran SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rerata tertimbang volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksi listrik untuk setiap jenis pembangkit dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, dihitung berdasarkan rasio antara total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); dan g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour). (4) Formula perhitungan SFC pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

Penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi: a. target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap); b. target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan c. realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Article 5

(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat perubahan: a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional; b. rencana umum ketenagalistrikan nasional; c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero); d. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik; e. ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Article 6

Article 7

(1) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dijabarkan dalam rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan pemetaan SFC pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit induk pembangkit tenaga listrik. (2) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (3) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 8

(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. (2) Laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik; b. data produksi tenaga listrik per unit pembangkit; c. realisasi besaran SFC per unit pembangkit; d. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan e. pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.

Article 9

Article 10

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktur jenderal yang membidangi anggaran. (2) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.

BAB Kesatu

Mekanisme Penetapan Target Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik

Article 3

Correction

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

EFISIENSI JARINGAN TENAGA LISTRIK

Article 11

Correction

(1) PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan target besaran Susut Jaringan tenaga listrik yang ditetapkan. (2) Energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan besaran Susut Jaringan tenaga listrik merupakan energi terjual tanpa memperhitungkan rekening minimum pelanggan. (3) Rekening minimum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan minimum pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya di bawah jam nyala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Article 12

(1) Besaran Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas: a. Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi; b. Susut Jaringan distribusi tegangan menengah; dan c. Susut Jaringan distribusi tegangan rendah. (2) Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. susut gardu induk; dan b. Susut Jaringan tegangan tinggi. (3) Susut Jaringan distribusi tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. susut gardu distribusi; dan b. Susut Jaringan tegangan menengah. (4) Susut Jaringan distribusi tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Susut Jaringan tegangan rendah; dan b. susut sambungan rumah. (5) Formula perhitungan Susut Jaringan tenaga listrik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa: a. Susut Jaringan teknis; dan b. Susut Jaringan nonteknis. (2) Susut Jaringan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Susut Jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material. (3) Susut Jaringan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Susut Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh sifat material.

Article 14

Penetapan besaran Susut Jaringan tenaga listrik meliputi: a. target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap); b. target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan; dan c. realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan.

Article 15

(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat perubahan: a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional; b. rencana umum ketenagalistrikan nasional; c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero); d. pertimbangan realisasi pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik; e. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik; dan/atau f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Article 16

(1) PT PLN (Persero) menyusun target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan mempertimbangkan target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi Susut Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Besaran total target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik tahunan. (4) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun sebelumnya. (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat perubahan: a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional; b. rencana umum ketenagalistrikan nasional; c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero); d. pertimbangan realisasi pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik; e. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik; dan/atau f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Article 17

(1) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dijabarkan dalam rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan pemetaan Susut Jaringan tenaga listrik untuk setiap: a. unit induk distribusi atau induk wilayah beserta unit pelaksana di bawahnya; dan b. pusat pengatur beban beserta unit pelaksana di bawahnya. (2) Upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perbaikan dan perluasan jaringan, penambahan dan optimalisasi gardu, serta peningkatan penertiban pemakaian tenaga listrik. (3) Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6). (4) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 18

Article 19

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penetapan target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktur jenderal yang membidangi anggaran. (2) Target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan dan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.

BAB Kesatu

Mekanisme Penetapan Target Efisiensi Jaringan Tenaga Listrik

Article 11

Correction

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Mekanisme Penetapan Realisasi Efisiensi Jaringan Tenaga Listrik

Article 18

Correction

(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat: a. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak: 1. akhir bulan Maret untuk usulan penetapan realisasi triwulan kesatu; 2. akhir bulan Juni untuk usulan penetapan realisasi triwulan kedua; dan 3. akhir bulan September untuk usulan penetapan realisasi triwulan ketiga; dan b. 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Desember untuk usulan penetapan realisasi triwulan keempat dan tahunan. (2) Usulan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. data energi siap salur dan penjualan tenaga listrik per unit induk distribusi atau induk wilayah dan pusat pengatur beban; b. data pemakaian listrik untuk sendiri per unit induk distribusi atau induk wilayah dan pusat pengatur beban; c. target dan realisasi Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi, Susut Jaringan distribusi tegangan menengah, dan Susut Jaringan distribusi tegangan rendah per unit induk distribusi atau induk wilayah dan pusat pengatur beban; d. realisasi Susut Jaringan nonteknis dan data pendukungnya; dan e. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya penurunan Susut Jaringan tenaga listrik per unit induk distribusi atau induk wilayah dan pusat pengatur beban. (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN realisasi Susut Jaringan tenaga listrik triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan.

Article 19

(1) PT PLN (Persero) menyusun target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan mempertimbangkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi besaran kapasitas unit pembangkit yang terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 100 MW (seratus megawatt); 2. 100 MW (seratus megawatt) sampai dengan 400 MW (empat ratus megawatt); dan 3. lebih dari 400 MW (empat ratus megawatt); b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 100 MW (seratus megawatt); dan 2. lebih dari atau sama dengan 100 MW (seratus megawatt); c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 300 MW (tiga ratus megawatt); dan 2. lebih dari atau sama dengan 300 MW (tiga ratus megawatt); d. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan 2. lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt; e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 500 kW (lima ratus kilowatt); 2. 500 kW (lima ratus kilowatt) sampai dengan 2 MW (dua megawatt); dan 3. lebih dari 2 MW (dua megawatt); f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit lebih dari atau sama dengan 5 MW (lima megawatt) termasuk kegiatan start up pembangkit; dan g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit: 1. kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan 2. lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt). (3) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun sebelumnya. (4) Usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan: a. rencana pola operasi pembebanan; b. metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga listrik; c. target dan optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik; d. optimalisasi NPHR; dan e. optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit. (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat perubahan: a. kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional; b. rencana umum ketenagalistrikan nasional; c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero); d. kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik; e. ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau f. kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

(1) Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak: a. akhir bulan Juni untuk usulan penetapan realisasi semester pertama; dan b. akhir bulan Desember untuk usulan penetapan realisasi semester kedua dan tahunan. (2) Usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik; b. data produksi tenaga listrik per unit pembangkit; c. realisasi besaran SFC per unit pembangkit; d. pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan e. pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit. (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: a. pelaksanaan pola operasi pembebanan; b. optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik; c. optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik; d. optimalisasi NPHR; dan e. optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit. (5) Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22